Pemerintah Siapkan Pedoman Asuransi untuk Barang Milik Negara
gita rossiana, CNBC Indonesia
01 February 2018 13:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersama dengan perusahaan asuransi berencana mengembangkan asuransi khusus untuk barang milik negara. Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan pedoman pelaksanaan asuransi tersebut.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan lsa Rachmatarwata mengatakan, asuransi barang milik negara ini sudah diatur dalam PMK Nomor 247/PMK06/2016. Namun, aturan tersebut masih secara garis besar saja.
“Oleh karenanya dianggap masih memerlukan pedoman untuk pelaksanaannya yang akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/2/2018).
Isa melanjutkan, sebelum menyusun pendoman pelaksanaan, pihak juga perlu mengetahui persiapan industri dalam mengasuransikan barang milik negara.
“Adanya forum pertukaran informasi antara pelaku asuransi dan pemerintah bisa memberikan masukan untuk pedoman pelaksanaan perasuransian, mengusulkan produk yang sesuai dan mempersiapkan infrastruktur untuk mengasuransikan barang milik negara,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dadang Sukresna mengatakan, dalam menyusun pedoman pelaksanaan perlu ada sinergi dari pelaku asuransi dan pemerintah. Pihaknya juga melihat pentingnya kesiapan pelaku sebelum menjamin risiko barang milik negara.
Kemudian, Direktur Teknik PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Syarifudin mengatakan, banyak hal yang termasuk dalam asuransi barang milik negara seperti gedung, jembatan, alat angkutan dan barang milik negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Barang milik negara tersebut, menurut dia berpotensi terkena risiko bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan.
(dru) Next Article Industri Asuransi Terbantu Digitalisasi
Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan lsa Rachmatarwata mengatakan, asuransi barang milik negara ini sudah diatur dalam PMK Nomor 247/PMK06/2016. Namun, aturan tersebut masih secara garis besar saja.
“Oleh karenanya dianggap masih memerlukan pedoman untuk pelaksanaannya yang akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/2/2018).
“Adanya forum pertukaran informasi antara pelaku asuransi dan pemerintah bisa memberikan masukan untuk pedoman pelaksanaan perasuransian, mengusulkan produk yang sesuai dan mempersiapkan infrastruktur untuk mengasuransikan barang milik negara,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dadang Sukresna mengatakan, dalam menyusun pedoman pelaksanaan perlu ada sinergi dari pelaku asuransi dan pemerintah. Pihaknya juga melihat pentingnya kesiapan pelaku sebelum menjamin risiko barang milik negara.
Kemudian, Direktur Teknik PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Syarifudin mengatakan, banyak hal yang termasuk dalam asuransi barang milik negara seperti gedung, jembatan, alat angkutan dan barang milik negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Barang milik negara tersebut, menurut dia berpotensi terkena risiko bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan.
(dru) Next Article Industri Asuransi Terbantu Digitalisasi
Most Popular