KPK Bongkar Dugaan Korupsi Djarum, Kerugian Negara Tembus Triliun
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, kasus dugaan korupsi yang menyeret PT. Djarum menelan kerugian negara di sektor cukai hingga triliunan rupiah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut jumlah tersebut merupakan hitungan awal tehadap pengembangan dari perkara di lingkungan Bea Cukai yang terungkap pada Februari lalu.
"Untuk hitungan awal di angka triliunan (kerugian negara)," kata Budi kepada wartawan, mengutip CNN Indonesia, dikutip Jumat (30/10/2026).
Ia mengungkapkan, penyidik juga menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pada Oktober ini. KPK kemudian menggeledah Kantor Pusat PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah terkait kasus ini.
Budi mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mengungkap tempus atau waktu terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di sektor cukai tersebut.
"Untuk tempus-nya nanti kami update, ya. Jadi memang ini akan ditarik mundur ya untuk beberapa tahun ke belakang. Nanti kita akan melihat dugaan praktik penyimpangan dalam cukai ini sejak kapan dilakukan," katanya.
Budi menjelaskan, proses yang dilakukan hingga saat ini masih dalam penyelidikan awal untuk mengumpulkan sejumlah alat bukti terkait kasus tersebut melalui penggeledahan di Kudus, termasuk Kantor PT Djarum dan Kantor Bea Cukai setempat.
Ia juga belum mengungkap apa saja yang disita penyidik lantaran penggeledahan lanjutan di Kudus
"Sehingga di tahap penyidikan awal ini, strategi penyidikannya adalah melakukan kegiatan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pengungkapan perkara ini. Artinya ini murni terkait dengan penegakan hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penerimaan negara khususnya di sektor cukai," katanya.
Sementara manajemen PT Djarum juga telah merespons terkait kasus tersebut. Corporate Communication Senior Manager Group, Djarum Budi Darmawan mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK.
"Kami menghormati dan menaati hukum," tuturnya.