Prabowo: BUMN Rugi tapi Komisaris Banyak Banget, Tidak Masuk Akal

Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa  telah memberikan tugas kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk membereskan perusahaan-perusahaan pelat merah.

Menurut Prabowo, sebelumnya tata kelola BUMN tidak masuk akal. "Tadinya pengelolaan tidak masuk akal. Perusahaan rugi komisaris banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa empat atau 5," kata Prabowo dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Setelah itu, kata Prabowo, dia melalui Danantara mengeluarkan kebijakan baru, yakni menghapus tantiem komisaris BUMN. "itu akal-akalan mereka saja dia memilih istilah asing agar kita tidak mengerti apa itu tantiem," katanya.

Adapun tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi dan dewan komisaris sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka, khususnya jika perusahaan berhasil memperoleh laba. Biasanya, tantiem diberikan berdasarkan persentase tertentu dari laba bersih perusahaan.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan kebijakan penghapusan tantiem hingga pemotongan insentif bagi komisaris BUMN, dapat memberikan penghematan ke perusahaan pelat merah. Dari hitungannya, BUMN dapat menghemat hingga Rp 8 triliun per tahun.

Seperti diketahui, BPI Danantara melarang anggota dewan komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN mendapatkan tantiem, insentif, dan penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan.

Pelarangan mendapatkan insentif termasuk dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan/atau insentif jangka panjang.

Kebijakan telah dituangkan dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025, penyesuaian tantiem akan mulai diimplementasikan untuk tahun buku 2025, untuk seluruh BUMN portofolio di bawah BPI Danantara.