4 Jurus Prabowo Benahi BUMN, Pangkas Komisaris Hingga Setop Tantiem

Jakarta, CNBC Indonesia - Perbaikan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan pembangunan Indonesia. Perbaikan itu dilakukan melalui superholding BUMN, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Selama ini, Prabowo menganggap tata kelola BUMN tidak masuk akal. Misalnya, jajaran komisaris yang kerap hanya rapat sebulan sekali, diberikan tantiem senilai Rp 40 miliar setiap tahunnya, dan kini malah kebanyakan yang rugi. Jumlah komisaris di satu BUMN pun bisa lebih dari 6 orang, padahal fungsinya sebatas mengawasi kerja direksi.

Baca: Ramai-Ramai Media Asing Sorot Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo di DPR

"Tadinya pengelolaan secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisaris banyak banget," kata Prabowo dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Oleh sebab itu, selama masa kepemimpinannya, Prabowo memastikan akan memperbaiki secara total tata kelola BUMN. Tujuannya, supaya aset BUMN yang telah mencapai US$ 1.000 triliun lebih mampu berkontribusi besar terhadap pembangunan negara, termasuk mendukung penerimaan negara minimal US$ 50 miliar per tahun sehingga APBN tak lagi pernah defisit.

"Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang ada di BUMN-BUMN kita adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US$. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dollar... APBN kita tidak defisit, saudara-saudara." tegas Kepala Negara.

Prabowo pun telah mengungkapkan jurus yang akan ia gunakan untuk memperbaiki tata kelola BUMN, di antaranya sebagai berikut:

1. Pangkas jumlah komisaris

Jumlah komisaris yang teramat banyak membuat Prabowo mengambil kebijakan untuk memangkas jumlahnya di tiap BUMN. Ia mengatakan, di bawah kepemimpinannya, jumlah komisaris BUMN maksimal 6 orang.

"Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5 orang," kata Prabowo

2. Komisaris tak lagi dapat tantiem

Setelah itu, upaya yang dilakukan untuk membenahi BUMN adalah menghilangkan tantiem para komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Menurut Prabowo istilah tantiem yang berasal dari bahasa asing, merupakan akal-akalan saja agar banyak yang tidak memahami komponen tersebut.

"Saudara-saudara masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun," katanya.

Adapun tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi dan dewan komisaris sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka, khususnya jika perusahaan berhasil memperoleh laba. Biasanya, tantiem diberikan berdasarkan persentase tertentu dari laba bersih perusahaan.

Prabowo juga telah memberikan perintah kepada Danantara mengawasi pemberian tantiem kepada direksi. "Untungnya harus bener, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia," katanya.

Prabowo pun memperingatkan apabila ada direksi dan komisaris yang keberatan dengan kebijakan baru tersebut, dipersilakan untuk berhenti. "Dan kalau direksi itu kalau komisaris itu keberatan segera berhenti saudara-saudara sekalian," katanya.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan kebijakan penghapusan tantiem hingga pemotongan insentif bagi komisaris BUMN, dapat memberikan penghematan ke perusahaan pelat merah. Dari hitungannya, BUMN dapat menghemat hingga Rp 8 triliun per tahun.

Kebijakan telah dituangkan dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025. Penyesuaian tantiem akan mulai diimplementasikan untuk tahun buku 2025, untuk seluruh BUMN portofolio di bawah BPI Danantara.

3. Tak campur tangan tunjuk direksi

COO Danantara Dony Oskaria mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto tak pernah mau mengambil sikap terhadap penunjukkan direksi BUMN. Sebab, ia menginginkan proses penunjukannya berdasarkan profesionalitas bukan kekerabatan.

"Saya bicara apa adanya. Sebagai profesional yang mengelola Danantara, penunjukan direksi tidak satupun diintervensi presiden. Karena memang diharapkan melalui rekrutmen yang proper. Karena itu kami punya tim untuk assesmen," ujar Dony Oskaria, COO Danantara, dalam special talkshow nota keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

Pihaknya mengaku selalu menempatkan orang yang tepat. "Sebagai contoh bagaimana kita transformasi perusahaan yang terjadi declining. Contoh Semen Indonesia profit Rp 5 triliun (tiba-tiba) tinggal Rp 500 miliar dan masuk ke zona apa namanya menyulitkan. Kita cari problem-nya di sales, bagaimana perusahaan mampu berkompetisi distribusi kita kontrol sampai toko toko akhirnya kami dapatkan CEO Coca Cola yang punya pengalaman di bisnis retail," ujar Dony.

4. Larang BUMN poles lapkeu

Prabowo Subianto meminta tidak ada lagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang keuntungannya abal-abal, alias hasil pole laporan keuangan.

"Kita juga sampaikan kepada publik 6 bulan ini. Karena tadi pembukuan yang kurang proper kita tidak ingin memperlihatkan keburukan, bukan, tetapi sebagai base untuk menuju 50 billion yang diharapkan Presiden. Tentu fundamental perusahaan kita rapikan," ucap Dony Oskaria.

Danantara mengungkapkan ada beberapa tahapan yang akan dilakukan mereka untuk me-review bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pertama fundamental bisnis review. Di setiap bisnis perusahaan BUMN, jumlah BUMN itu 1.046 antara cucu cicit ini perlu kita komunikasikan. Bahwa 97% dividen BUMN datangnya dari 8 perusahaan, dan 52% BUMN itu rugi dan total kerugian itu kurang lebih Rp 50 triliun setiap tahun. Ini PR yang kita lakukan," ujar Dony.

Setelah melakukan review, Danantara kemudian akan melakukan internal capabilities atau melakukan evaluasi untuk menilai kemampuan internal perusahaan sebagai sumber memperoleh keunggulan komparatif.ai.

"Misalnya kita punya 18 perusahaan logistik, tetapi scale-nya kecil-kecil ada Angkasa Pura Logistik, Semen Logistik, Pelindo Logistik, tetapi juga ini tidak memberikan keuntungan signifikan. Begitu juga perusahaan asuransi kita ada 15, Aset Manajemen ada banyak. Ini nanti tahapan kedua yang kami lakukan, matrik terhadap internal fundamental bisnis review," lanjut Dony.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini Sederet Jabatan Retno Marsudi Usai Purnatugas dari Menlu