Investor Was-was APBN Jebol, Kubu Prabowo: Tenang Belanda Masih Jauh!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kubu Presiden Terpilih Prabowo Subianto memastikan program-program yang akan dijalankan pada 2025 tidak akan membebani defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2025. Defisit APBN tahun depan mereka pastikan akan tetap terjaga di bawah batas aman Undang-Undang Keuangan Negara.

"Tetap di bawah 3%," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di kantornya, Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Airlangga mengatakan meski program-program yang dikampanyekan Prabowo selama Pilpres 2024 tak akan membuat APBN mendatang bengkak, ia belum bisa memastikan rincian dari jenis program yang pasti masuk dalam penganggaran tahun depan. Program yang terkenal salah satunya makan siang gratis bagi anak sekolah, yang kini disebut sebagai program makan bergizi gratis.

Ketua Umum Partai Golkar itu hanya menekankan, tahapan-tahapan penganggaran untuk program-program tahun depan saat ini masih terus dalam pembahasan dengan DPR sesuai mekanisme penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penetapannya pun ia tegaskan masih jauh.

"Semua ada tahapannya, tenang-tenang saja. Belanda masih jauh," tegas Airlangga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah menyatakan bahwa pembahasan kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) sebagai acuan untuk pembahasan RAPBN 2025 belum memasukkan program seperti makan siang gratis.

"Kalau ada yang menyampaikan kita bahas makan siang gratis, setahu saya sih tidak, karena KEMPPKF belum membahas," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR,

Sebagaimana diketahui, lembaga pemeringkat dan investor sangat memperhatikan kebijakan fiskal Prabowo, karena ada kekhawatiran bahwa program-program mahal yang dijanjikan sebelum kemenangan telak dalam pemilihan umum Februari lalu bisa merusak reputasi kehati-hatian fiskal Indonesia.

Salah satunya Morgan Stanley yang menyebutkan bahwa janji kampanye Prabowo Subianto, seperti program makan siang dan susu gratis untuk pelajar, dapat menimbulkan "beban fiskal yang besar." Hal tersebut semakin diperparah oleh prospek pendapatan Indonesia yang juga akan memburuk. Selain itu, mereka juga menyoroti permasalahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah.

Dengan alasan itu, Morgan Stanley menurunkan peringkat investasi di pasar modal Indonesia menjadi underweight. Penurunan itu memiliki arti alokasi perusahaan Indonesia dalam portofolio pasar Asia dan negara berkembang milik mereka akan dikurangi.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono pun sudah menegaskan bahwa Prabowo sebagai Presiden terpilih RI 2024-2029 tidak akan menambah utang negara hingga 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Thomas menilai hal itu hanya rumor saja. Prabowo hingga saat ini belum menetapkan target khusus untuk tingkat utang dan akan mematuhi batasan hukum terkait ukuran-ukuran fiskal.

Pernyataan Thomas ini sekaligus membantah laporan Bloomberg yang menyatakan rumor tersebut. Rumor itu membuat mata uang rupiah turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak pada Jumat (14/6/2024). Hingga saat ini, tim Prabowo belum membahas target utang terhadap PDB karena ini bukan merupakan rencana kebijakan formal.

"Penting untuk dicatat bahwa itulah mengapa Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," kata Thomas dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (18/6/2024).

Selain itu, pembahasan antara Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berfokus pada peningkatan pendapatan, peninjauan ulang pengeluaran, dan menyediakan ruang anggaran untuk program-program seperti makan siang gratis.

"Defisit tahun 2025 akan tetap berada di bawah 3% dari PDB dan akan mematuhi batas defisit anggaran. Prabowo dan timnya menekankan pentingnya kehati-hatian fiskal karena sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut," kata Thomas