Benahi 65% Dapen Bermasalah BUMN, Erick: Butuh Tiga Tahun
Foto: Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung St Burhanuddin dalam penyerahan pengelolaan Asset perkara Jiwasraya dan Asabri kepada Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (6/3/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan membenahi pengelolaan dana pensiun di tubuh perusaahan pelat merah secara serius. Pasalnya 65% dana pensiun perusahaan negara bermasalah.
Erick menegaskan, transformasi pengelolaan dapen perusahaan BUMN masih terus bergulir dan telah memasuki agenda penyehatan dapen di kotrak manajemen.
"Saya laporkan, penggunaan dapen ini, bahwa ini sudah onprogress. Hari ini sudah memasuki agenda penyehatan dapen di kontrak manajemen. Jadi semua dapen ada kontrak manjemen sehingga bisa kita deteksi ke dalemnya," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, dikutip Selasa (21/3).
Erick mengungkapkan, aksi bersih-bersih dapen tecermin dari terbongkarnya kasus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang merugikan negara senilai Rp 150 miliar.
"Contoh kemaren sudah juga kejagung mengumumkan salah satu dapen pelindo yang nilainya Rp 150 miliar. Ini sudah dalam penjajakan," sebutnya.
Erick memandang, dalam persoalan pengelolaan dapen, dapat dikonsolidasikan dalam satu kebijakan meskipun manajemennya berbeda-beda. Namun, dalam pembenahan ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
"Ini nggak bisa satu tahun, kurang kebih dalam 3 tahun. Tahun ini BUMN membuat roadmap itu. Ini beda dengan Jiwasraya dan Asabri yang sudah satu. Nah, ini kita lihat kalo ini masing-masing perusahaan BUMNnya yang harus tanggung jawab," jelasnya
Erick berharap, nantinya para pensiunan karyawan BUMN dapat menikmati hasil jerih payah dan keringat mereka setelah tidak lagi bekerja.
"kita mau BUMN sehat, dan pensiunan bisa dapat keadilan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Ini Dia! Jurus Sakti Erick Thohir Selamatkan Dapen BUMN
(fsd/fsd)
