Cerita Mahfud Pilih 'Tak Hormati' Putusan MA Soal Indosurya

Market - Mentari Puspadini, CNBC Indonesia
30 January 2023 08:00
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD Foto: Screenshot Youtube Kemenko Polhukam

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD geram dengan keputusan pengadilan terkait kasus koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya. Diketahui, tersangka kasus ini dibebaskan dari seluruh dakwaan pada Jumat, (24/1/2023).

Kegeraman itu ia uangkapkan setelah pertemuan dengan Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kantor Staf Presiden dan beberapa lembaga lain. Bahkan, Mahfud juga mengganti diksi terkait putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus tersebut.

Mahfud kini lebih memilih kalimat tak bisa menghindari ketimbang kalimat menghormati putusan MA.

"Kita tidak bisa menghindar dari keputusan Mahkamah Agung. Kini saya mengganti kata menghormati (putusan MA). Saya sekarang mengganti kata 'tidak bisa menghindar dari keputusan Mahkamah Agung, mungkin kita tidak perlu menghormati. Kita tidak bisa mengindar, itu aja, kan, bisa. Nggak bisa apa pun karena itu keputusan Mahkamah Agung" sambungnya.

Padahal dakwaan kasus ini sudah jelas tak berpihak pada Indosurya, tapi putusan hakim masih berpihak pada Indosurya.

Diketahui, Koperasi tersebut melanggar Undang-undang (UU) perbankan pasal 46. Dimana, mereka menghimpun dana dari masyarakat, padahal dia bukan bank yang berizin.

"Kemudian, kalau dia mengatasnamakan koperasi, 23 ribu orang yang menggugat ini bukan anggota koperasi. Menyimpan uang disitu kan harusnya tidak boleh," tambahnya.

Mahfud juga menilai, kasus ini bisa juga masuk ke dalih pencucian uang, tapi tetap saja Henry dinyatakan bebas.

"Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah Kejagung akan layangkan kasasi," tegasnya.

Selain kasasi, pemerintah juga berjanji akan turun tangan melaksanakan putusan PKPU pengadilan niaga. Nantinya, pemerintah akan mengambil harta Indosurya kemudian dibagi ke korban.

Untuk jangka panjang, Kemenkop UKM mengimbau DPR untuk merevisi UU Koperasi. Pasalnya, hingga kini penipuan dan pencurian uang rakyat lewat badan usaha Koperasi belum ada undang-undangnya.

Sebagai informasi, Terdakwa Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya divonis bebas atas segala dakwaan pada Selasa, (24/1/2023). Kasus ini telah berjalan berlarut-larut hingga menyita perhatian publik.

Pada pembacaan vonis itu, Hakim Ketua PN Jakarta Barat Syafrudin Ainor menyampaikan alasannya membebaskan Henry. Menurutnya perbuatannya bukan merupakan tindak pidana.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Bikin Naik Darah, Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Lagi!


(RCI/dhf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading