Lika-liku CPO: Juragan Sawit Kaya, tapi Cekik Rakyat Jelata

Ketika persediaan minyak goreng dalam negeri sudah mulai membaik, pemerintah RI pun akhirnya memutuskan untuk membuka keran ekspor CPO dan turunanya pada 23 Mei 2022.

Namun, sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan aturan kebutuhan domestik (domestic market obligation/ DMO) dan harga berlaku domestik (domestic price obligation/ DPO) untuk minyak sawit, yang akan diatur oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengacu pada kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Akibat larangan ekspor CPO Indonesia tersebut, India yang merupakan importir terbesar CPO Indonesia beralih pada minyak saingan, membuat impor minyak sawit per Mei 2022 ambles 10% ketimbang pada bulan sebelumnya.

Pembelian yang berkurang dari India, tentunya akan membebani pasar minyak nabati dunia.

India hanya mengimpor 514.022 ton minyak sawit pada Mei yang turun dari 572.508 ton pada April. Sementara itu, India telah menaikkan impor minyak kedelai sebanyak 37% menjadi 373.043 ton dan menambah impor minyak bunga matahari lebih dari dua kali lipat ke 118.482 ton. Kedua minyak tersebut menjadi alternatif dari minyak kelapa sawit.

Tidak hanya itu, India dikabarkan akan mulai mengurangi impor CPO secara signifikan dengan mengambil langkah-langkah strategis dengan membuka lahan dan perkebunan kelapa sawit di Telangana.

India mengkonsumsi sekitar 24 juta ton minyak nabati setiap tahun, di mana sekitar 10,5 juta ton kebutuhan dipenuhi melalui produksi dalam negeri sedangkan 13,5 juta ton sisanya diimpor.

Dari nilai impor, sekitar 8-8,5 juta ton adalah minyak sawit dan 45% di antaranya berasal dari Indonesia dan sisanya dari negara tetangga Malaysia. Bahkan, melansir data Reuters, India merupakan importir utama CPO Indonesia, dengan porsi impor mencapai 21,3% dari total impor CPO pada tahun 2016-2020.

Baca: Jerman Membuat Bos Batu Bara Tetap Kaya

Foto: Reuters

Namun, seperti yang diwartakan Reuters, tingginya harga CPO membuat impor India membengkak dan memicu inflasi. Bahkan, pada 2021, impor minyak nabati India mencapai US$ 18,9 miliar, sehingga membuat defisit neraca perdagangan membengkak.

Kini pemerintah India mulai membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di daerah Telangana, dengan target 2 juta hektar dalam 4 tahun ke depan.

Jika target tersebut tercapai, maka wilayah Telangana diperkirakan akan bisa memproduksi CPO hingga 4 juta ton per tahun dalam 7 sampai 8 tahun ke depan.

Di saat bersamaan, China masih memberlakukan kebijakan zero Covid, di mana akan kembali me-lockdown wilayah apabila ada kasus infeksi baru. Refinitiv Agriculture Research memperingatkan bahwa kekhawatiran akan permintaan yang lebih sedikit dari China bisa menekan harga CPO.

Permintaan akan CPO pun berkurang, sehingga persediaan CPO dari Indonesia dan Malaysia meningkat. Hal tersebut membuat harga CPO pun kembali diperdagangkan di sekitar MYR 3.800-4.000/ton.

Baca: BPDPKS Terancam Defisit, Dana Sawit 2023 Diramal Cuma Segini

Seiring dengan berkurangnya permintaan CPO dan melimpahnya persediaan CPO, pemerintah Indonesia pun kembali merencanakan akan meningkatkan program biodieselnya guna menyerap kelebihan pasokan.

Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Hal tersebut juga sejalan dengan mimpi Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060, dengan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan sebesar 23% pada 2025.

Sejatinya, program biodiesel sudah berjalan sejak 2016 melalui program B20 dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Indonesia patut bangga, pasalnya kita menjadi negara pertama yang berhasil mengimplementasikan B20 dengan menggunakan bahan baku utama yang bersumber dari kelapa sawit. Pada 2018, Minesota dan AS menyusul. Adapun Kolombia baru memulai tahap B10 pada 2011 dan Malaysia mengimplementasi B10 pada 2019.

Dengan pengimplementasian program biodiesel, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan beberapa manfaat mulai dari aspek ekonomi serta lingkungan. Pada 2018, program biodiesel berhasil menghemat devisa hingga Rp 26,67 triliun dan terus bertambah menjadi Rp 63,39 triliun pada 2020.

Selain itu, program biodiesel turut membuka lapangan pekerjaan khususnya petani sawit hingga mencapai 1,2 juta orang pada 2020. Program tersebut juga dapat menurnkan emisi gas rumah kaca mulai dari 5,61 juta ton CO2 pada 2018 hingga 14,25 juta ton CO2 pada 2020.

Sementara itu, pada tahun ini, Kementerian ESDM memiliki target untuk menurunkan sebesar 91 juta ton CO2.

Baca: Wanita Terkaya di Indonesia Seorang Ratu PLTU

Foto: Refinitiv CPO

 

Pada awal bulan ini, Presiden RI Joko Widodo kembali memerintahkan untuk melaksanakan mandatori program campuran biodiesel 35% dengan BBM solar atau dikenal dengan B35 yang akan mulai di implementasikan pada 1 Januari 2023.

Kementerian ESDM menetapkan alokasi biodiesel untuk B35 pada 2023 mencapai 13.148.594 kilo liter (kl), naik dari alokasi 2022 sebesar 11.025.604 kl. Pada 2022 pemerintah masih memberlakukan program B30.

Hal ini dengan asumsi konsumsi diesel/Solar di Indonesia pada tahun depan mencapai 37.567.411 kl, naik 3% dari proyeksi tahun ini 36.475.050 kl.

(aaf/aaf)

Pages

Next