Hutama Karya Ajukan PMN Operasional, Disetujui Kemenkeu?

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Hutama Karya (Persero) akan menerima sebanyak Rp 31,35 triliun penyertaan modal negara (PMN) pada tahun ini dan direncanakan hingga dua tahun mendatang. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut masih akan mengajukan PMN untuk investasi demi menyelesaikan Tol Trans Sumatera.

Namun bukan cuma itu, ternyata Hutama Karya juga mengajukan PMN operasional. Direktur Jendral Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan Hutama Karya memiliki utang lebih dari Rp 40 triliun dan dengan melepas tiga ruas tolnya diharapkan akan mengurangi utang tersebut.

Baca: HK Disuntik Negara Rp31,3 T, Dana Segar plus Aset Eks-BPPN

Sayangnya, meski sudah melepas ruas tol miliknya, Hutama Karya masih belum menyelesaikan hutangnya, yang membuat Rio cukup malu untuk menghadap DPR.

"Kalau harus meminta PMN operasional, kami juga akan sulit ke sini (Gedung DPR). Untuk investasi sudah kasih PMN dan namun masih rugi. Oleh karena itu, kami tidak akan membahas PMN Operasional dahulu," jelas Rio dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR-Ri, Senin (3/10/2022).

Di sisi lain, di tengah kekhawatiran bunga tinggi, Rio juga menjelaskan kalau pinjaman HK sebagian besar dengan Rupiah adapun yang impor hanyalah alat-alat berat.

Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto mengatakan posisi utang HK sebesar Rp 42 triliun untuk tol Trans Sumatera dan dengan penjualan tiga ruas kepada INA sebesar Rp 34 triliun akan digunakan untuk membayar utang.

"Kami tidak mengajukan PMN operasional karena Insya Allah Rp 10 triliun masih mampu dikelola dengan ruas yang ada, sehingga PMN Operasional tidak jadi kami mintakan," kata Budi dalam kesempatan yang sama.

Untuk diketahui, HK saat ini sudah menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan INA untuk melego tiga ruas tol itu. Dengan target dana yang didapat mencapai Rp 34 triliun, yang ditargetkan sudah cair pada akhir tahun 2022.

"Tiga Ruas ini ada kesepakatan dengan INA dan konsorsium INA itu untuk panjangnya 350 kilometer dengan perkiraan deal mencapai Rp 34 triliun," kata Budi Harto, dalam Diskusi Pagi Kementerian BUMN, Kamis (29/9/2022).

Baca: Wamen BUMN Beberkan Alasan Bentuk Holding-Subholding PLN

Tiga ruas yang akan dilego ini mulai dari Bakauheni - Tebanggi Besar sepanjang 140,94 kilometer, Tebanggi Besar - Kayu Agung 189,2 km, dan Medan - Binjai 16,8 km.

Budi Harto menjelaskan recycling asset ini digunakan untuk menurunkan pinjaman perbankan yang digunakan pada pembangunan ruas tol di Sumatera. "Saya kira proses dari pembangunan pembiayaan di sudah cukup bagus ruas yang sudah beroperasi 3 tahun umumnya menunjukkan peningkatan traffic yang tinggi," jelasnya.

Sebelumnya ditargetkan ada lima ruas yang akan ditawarkan kepada INA dengan total panjang mencapai 530 kilometer. Tidak hanya Bakauheni - Tebanggi Besar, Tebanggi Besar - Kayu Agung, dan Medan Binjai, sebelumnya Palembang - Indralaya juga Pekanbaru - Dumai juga masuk dalam program asset recycling. Namun dua ruas tol itu masih belum akan terjual pada tahun ini.

"Belum traffic-nya kurang, mudah-mudahan tahun depan bisa dapat pertumbuhan traffic baik setelah Covid, traffic kurang mereka nawarnya juga rendah," kata Budi.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hutama Karya Garap Proyek KSPN Danau Toba Senilai Rp 161 M