Target Dividen BUMN Rp 43 T Hingga Kekayaan Sujaka dari COAL

5. KRAS Tegaskan Kelola Bisnis Sesuai Prinsip Kepatuhan

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) bersama Kejaksaan Tinggi Banten bekerja sama mengedepankan aspek kepatuhan dan tata kelola yang baik dalam bisnis.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim dan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak, pada Rabu (7/9) lalu.

KRAS juga melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Cilegon. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cilegon Ineke Indraswati dan tiga anak perusahaan Krakatau Steel yaitu PT Krakatau Baja Konstruksi, PT Krakatau Sarana Infrastruktur, dan PT Krakatau Engineering.

"Kami menyambut baik adanya penandatanganan kerja sama ini. Tidak hanya Krakatau Steel, tapi juga bersama anak usaha Krakatau Steel Group. Ini adalah wujud komitmen kami dalam mengedepankan aspek kepatuhan dan tata kelola yang baik dalam setiap aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan," jelas Silmy dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).

Dia menambahkan bahwa Krakatau Steel dinamis dalam pengembangan usaha maupun aksi korporasi ke depan. Sehingga dukungan dari Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri Kota Cilegon dalam bentuk pendampingan hukum, pendapat hukum, maupun kajian hukum dibutuhkan dalam pengelolaan perusahaan yang baik.

"Seiring dengan peningkatan kinerja melalui pengembangan usaha, kami sadar bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan terus dijaga sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tegas Silmy.

6. Masih Cekak, Bank Ini Wajib Tambah Modal Hingga Rp 1,6 T!

Bank-bank dengan modal cekak kini dikejar untuk menambah modal agar tidak turun kasta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan ketentuan bahwa bank untuk tetap menjadi bank komersil dan tidak turun menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus memenuhi ketentuan modal minimum sebesar Rp 3 triliun tahun ini.

Apabila mengacu pada penggolongan bank terbaru versi OJK yakni KBMI I-IV, saat ini ada 13 bank publik pada kategori KBMI I (modal di bawah Rp 6 triliun) yang masih butuh menambah modal Rp 400 miliar hingga Rp 1,6 triliun.

Berikut ini adalah deretan bank yang masih membutuhkan modal tambahan tersebut jika mengacu pada laporan keuangan terakhir di bulan Juni 2022.

Salah satu konsekuensi dari kebijakan OJK tersebut adalah ramainya aksi korporasi berupa Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue.

Menginjak bulan terakhir di kuartal III-2022, kemungkinan besar bank-bank mini tersebut akan melaksanakan right issue di kuartal IV-2022.

Right issue menjadi salah satu opsi untuk menambah modal. Namun jika target OJK tidak dipenuhi maka mau tak mau bank-bank tersebut akan turun kasta menjadi BPR dengan cakupan operasi yang lebih sempit.

7. Jadi, Ini Loh Alasan Setoran Dividen BUMN Rp 43 T Tahun Depan

Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan laba bersih BUMN tahun ini mencapai Rp 144 triliun. Target ini lompat 15% dibanding realisasi tahun lalu, Rp 125 triliun.

Target tahun ini bahkan meningkat sekitar 1.007% dibanding 2020 yang hanya Rp 13 triliun. Dengan efisiensi dan perbaikan bisnis model, Erick berharap laba bersih pada 2022 akan mencapai Rp 144 triliun.

Selain itu, Erick juga memaparkan total utang pendanaan konsolidasi BUMN pada 2021 sebesar Rp 1.580 triliun atau hanya 36% dari investasi tertanam pada BUMN dengan Rp 4.358 triliun. Semakin rendah angka rasio utang terhadap EBITDA, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar utang.

"Jadi kondisinya sehat. Kita memang memfokuskan utang pendanaan investasi karena kita ingin memastikan bahwa utang-utang ini punya return atau pengembalian yang baik. Utang pendanaan terhadap EBITDA ini juga bisa kita lihat menurun dari rasio 4,26 ke 3,37," terang Erick di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Melihat perkembangan BUMN saat ini, laba pun diyakini bakal terus bertambah di tahun-tahun berikutnya. Sejalan dengan pertumbuhan laba tersebut, Erick Thohir menargetkan capaian dividen perusahaan BUMN sebesar Rp 43,3 triliun pada 2023. Adapun realisasi dividen tahun ini sudah mencapai Rp 39,7 triliun, melampaui target awal yang sebesar Rp 36,4 triliun.

"Untuk dividen 2023 kita akan naik ke Rp 43,3 triliun dan kita optimistis di 2024 pun akan lebih dari Rp 43 triliun, jadi ada kenaikan yang berjenjang dan kalau kita lihat Rp 43,3 triliun ini angka sebelum Covid-19," jelas Erick.

(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All