Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan perusahaan pelat merah mampu mencetak dividen Rp 43,3 triliun tahun depan. Sesuai dengan struktur organisasi perusahaan pelat merah, maka dividen ini juga bakal disetor ke negara.
Ia optimistis target dividen akan tercapai melalui sejumlah strategi yang disiapkan. Strategi itu diantaranya, dengan melakukan efisiensi, efektivitas, dan perbaikan model bisnis seperti penutupan BUMN yang sakit hingga berbagai aksi korporasi merger.
Target Erick juga sejalan dengan pencapaian sejauh ini. Realisasi dividen BUMN sudah mencapai Rp 39,7 triliun, melampaui target awal Rp 36,4 triliun.
"Untuk dividen 2023 kita akan naik ke Rp 43,3 triliun dan kita optimistis di 2024 pun akan lebih dari Rp 43 triliun. Jadi ada kenaikan yang berjenjang dan kalau kita lihat Rp 43,3 triliun ini angka sebelum Covid-19," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Konsolidasi BUMN menjadi salah satu faktor moncernya kinerja BUMN selain perbaikan ekonomi. Ini tercermin dari perolehan laba.
Erick menargetkan laba bersih BUMN tahun ini mencapai Rp 144 triliun. Target ini lompat 15% dibanding realisasi tahun lalu, Rp 125 triliun.
Target tahun ini bahkan meningkat sekitar 1.007% dibanding 2020 yang hanya Rp 13 triliun. Dengan efisiensi dan perbaikan bisnis model, Erick berharap laba bersih pada 2022 akan mencapai Rp 144 triliun.
Tren kenaikan laba itu yang ke depan mampu mengerek setoran dividen ke negara secara berjenjang.
Konsilidasi membuat BUMN menjadi lebih lincah dalam berekspansi. Namun, ekspansi memerlukan modal. Ini menjadi salah satu alasan Erick kembali meminta restu penyertaan modal negara (PMN).
Erick Thohir meminta restu kepada DPR untuk menambah alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,88 triliun.
Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dukungan keberlangsungan BUMN.
Kementerian BUMN sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan bahwa cadangan dana investasi dapat diperoleh sebesar Rp 5,7 triliun. Sementara, total kebutuhan untuk enam BUMN yang membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 13,58 triliun.
"Ini yang kemarin kita coba dengan Kemenkeu bila dimungkinkan kalau nanti cadangan investasi bisa didapatkan sebesar Rp 5,7 triliun. Kami harap dari Komisi VI tetap mendorong tambahan Rp 7,88 triliun," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Adapun keenam BUMN yang membutuhkan PMN di antaranya, IFG untuk penguatan modal Askrindo dan Jamkrindo untuk menangani Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 6 triliun. "IFG KUR-nya yang dijalankan Askrindo dan Jamkrindo kemarin belum disetujui. Ini buat KUR, jadi bukan Jiwasraya," imbuhnya.
Selanjutnya, untuk IndonesiaRe untuk perbaikan tingkat kesehatan yang mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan sebesar Rp 3 triliun. Kemudian, Hutama Karya sebesar Rp 1,66 triliun.
Lalu Injourney untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Tanamori, pemenuhan ekuitas di KEK Sanur, serta pengembangan integrasi infrastruktur IT Injourney sebesar Rp 1,4 triliun.
Kemudian, PT KAI (Persero) untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia untuk pembiayaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan penguatan keuangan PT KAI sebesar Rp 1 triliun. Terakhir ada ID FOOD untuk melakukan investasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sebesar Rp 520 miliar.