Bos BTN Beberkan Jurus Perluas Kepemilikan Rumah Warga RI

Khoirul Anam, CNBC Indonesia

15 August 2022 17:10

Jakarta, CNBC Indonesia - Jumlah backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai hampir 12 juta unit. Sehingga angka kebutuhan terhadap hunian pun masih tinggi.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) Haru Koesmahargyo mengatakan, hingga kini demand pembiayaan rumah masih sangat tinggi, namun ada ada banyak kendala yang membayangi.

Dia menyebutkan, suku bunga masih mahal, tidak memiliki uang muka, hingga belum memiliki penghasilan cukup menjadi beberapa kendala utama. Untuk meningkatkan kepemilikan rumah dan menyiasati minimnya dana yang dimiliki oleh sebagian masyarakat, BTN mengungkapkan beberapa strateginya.

"Pertama, kami menyalurkan KPR bersubsidi. Kedua, bagaimana akses pembiayaan yang lebih murah dan mudah. Agar lebih mudah, kami melakukan transformasi agar pelayanan lebih cepat dan bangun sentra bisnis di beberapa tempat untuk mempercepat layanan dan melakukan digitalisasi," jelas Haru dalam Economic Update CNBC Indonesia, Senin (15/8/2022).

Untuk memberikan pembiayaan yang lebih murah, BTN menekan biaya bunga, yang dilakukan dengan menambahkan nasabah ritel baru. BTN menurutnya juga melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga yang bisa melakukan pengelolaan dana.

Baca:

Ini Jurus BTN Jaga Permintaan & Kualitas KPR

"Dengan begitu, harga akan lebih murah, dan kita akan teruskan kepada konsumen yang membutuhkan KPR. Adanya bunga lebih murah, akan dinikmati konsumen yang mengambil KPR," tambahnya.

Selain memperluas kepemilikan rumah melalui KPR, BTN juga akan menjangkau masyarakat yang mencari tempat tinggal dengan sewa. Haru mengatakan perusahaan tengah mengkaji bagaimana menempati rumah layak dengan sewa.

"Dari sewa lalu mau berubah jadi kepemilikan dengan KPR juga bisa nanti dengan BTN," kata dia. "Kami sedang menggodok produk rent to own, diawali sewa dan diakhiri dengan memiliki," tambah Haru.

Dia menegaskan BTN memberikan kemudahan suku bunga dan pembayaran. Ada pula produk yang sifatnya mengikuti penghasilan debitur.

"Di awal kami akan memberikan suku bunga rendah, misalnya KPR Merdeka dengan bunga 4,75%, selama dua tahun pertama, kemudian akan mengikuti penghasilan debitur atau konsumen," kata dia.