Pasar Keuangan RI Belum Efisien, Bank Harus Konsolidasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui bahwa pasar keuangan Indonesia saat ini belum efisien. Sehingga, memerlukan konsolidasi perbankan baik bank skala kecil seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hingga bank umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022 - 2027 Dian Ediana Rae mengungkapkan, meskipun belum dapat menjelaskan secara rinci terkait hal tersebut, namun pihaknya telah menyusun roadmap, yang salah satunya mengimplementasikan ketentuan modal inti minimum perbankan sebesar Rp 3 triliun hingga akhir tahun ini.

"Pasar keuangan kita belum efisien, sehingga perlu upaya. Oleh karena itu kita akan gunakan ketentuan terkait modal minimum Rp 3 triliun ke arah sana," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (20/7/2022).

Baca: 3 Strategi Utama OJK untuk Melindungi Konsumen

Dian menyebut, dalam pengimplementasiannya, OJK akan melakukan secara terukur dan tidak memaksa. Namun, berdasarkan kondisi masing-masing bank di lapangan, termasuk pada level Bank Perkreditan Daerah (BPD).

"Kita nggak elaborasi tapi kita konsisten melakukan upaya konsolidasi melalui peningkatan permodalan agar lebih efisien," ucapnya.

Dian melanjutkan lebih jauh, terkait digitalisasi perbankan, pihaknya juga telah melakukan beberapa langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk digital banking. OJK akan melakukan upaya proaktif terhadap terjadinya risiko yang timbul dalam kegiatan digitalisasi ini.

Baca: Sah Dilantik Jadi DK OJK Baru, Ini 3 Fokus Mahendra Cs

"Semua bank memerlukan suatu lingkungan yang kondusif dan yang aman. Berbagai risiko yang timbul secara teknis, nasional, dan ancaman teknologi itu sendiri," jelasnya.

Dian menyebut, OJK nantinya akan melakukan pembenahan dari sisi sistem yang mana untuk melindungi seluruh sistem keuangan, termasuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam hal ini asuransi.

Ke depan, pihaknya sudah memetakan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai upaya menjadikan perbankan tumbuh lebih cepat dan sustainable.

Salah satunya, dengan memperkuat integritas sistem keuangan, khususnya perbankan. Hal itu dapat menjadi pondasi yang penting untuk pertumbuhan yang cepat dan sehat.

"Tentu berbagai kejadian yang mengurangi keyakinan masyarakat bukan cuma perbankan tapi IKNB, asuransi yang menciptakan degradasi kepercayaan masyarakat," ucapnya.

Dian menambahkan, perlindungan konsumen juga harus menjadi perhatian di semua sektor jasa keuangan. Hal itu untuk mengantisipasi kasus nasabah yang dirugikan dalam melakukan transaksi. OJK akan membangun sistem regulasi pengawasan terintegrasi secara optimal.

"Kita ingin memastikan kesehatan sistem jadi prioritas utama. Terkait pengamanan cyber attack, kredit default akan kita bangun sistem. Kalau melakukan kesalahan perbankan tapi juga bisa di blacklist di asuransi, juga di pasar modal. Keterkaitan satu sektor dengan sektor lain terhadap instrumen dan aktivitas kegiatan harus jadi perhatian bersama," pungkasnya.

Dian juga menegaskan akan meningkatkan kinerja perbankan dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi, melalui penguatan sistem pengawasan perbankan yang responsif terhadap tantangan serta perubahan ekosistem keuangan domestik dan global.

"Ke depan perhatian terhadap individual bank akan menjadi prioritas, antara lain melalui penerapan early warning system dengan parameter yang lebih sensitif,
sehingga dapat menghindari keterlambatan penanganan bank bermasalah," ujarnya.

Penegakan integritas sistem perbankan juga akan menjadi perhatian utama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perbankan secara lebih sehat dan berkelanjutan.

(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Sampaikan 3 Calon Ketua DK OJK ke Jokowi, Ini Dia