Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,85% ke 6.984,31 pada perdagangan Rabu (26/6/2022). IHSG kembali keluar dari level psikologis 7.000. Di pasar reguler investor asing mencatatkan net sell senilai hampir Rp 258 miliar.
Tak sedikit kabar pasar yang turut mewarnai pergerakan IHSG. Sama seperti kemarin, banyak kabar pasar yang turut mewarnai pergerakan IHSGÂ hari ini, Kamis (24/6/2022). Berikut kabar pasar yang telah CNBCÂ Indonesia rangkum.
Ada Transaksi Saham LINK di Pasar Negosiasi, Nilainya Rp 8 T
Nilai transaksi yang terjadi di pasar negosiasi ini juga terbilang tinggi. Sebanyak 18.167.352 lot saham LINK ditransaksikan di pasar negosiasi di harga Rp 4.800/unit. Total nilai transaksi mencapai Rp 8,72 triliun, Rabu (22/6/2022).
Transaksi terjadi tiga kali di pasar negosiasi dengan harga yang sama. Transaksi pertama melibatkan investor asing sebagai buyer dan seller dengan volume 10.177.661 lot.
Transaksi kedua pihak asing bertindak sebagai buyer dan domestik sebagai penjual dengan volume 2.486.530 lot.
Kemudian transaksi ketiga terjadi antar investor dometik dengan volume sebanyak 5.503.161 lot.
Jika melihat jumlah saham outstanding LINK sebanyak 2.863.195 lot, maka transaksi di pasar negosiasi tersebut mencapai 63,45% dari total saham LINK.
Unilever Tebar Dividen Rp 5,7 Triliun, Cek Tanggal Cairnya
PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) membagikan dividen final dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 84 per saham kepada sebanyak 38.150.000.000 saham atau setara Rp 3,2 triliun.
Selain itu, perusahaan juga membagikan dividen interim untuk tahun buku 2021 dari laba bersih sebesar Rp 66 per saham kepada pemegang 38.150.000.000 atau setara Rp 2,5 triliun.
Sehingga, dividen yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2021 seluruhnya berjumlah Rp 150 per saham setara Rp 5,7 triliun dari laba bersih. Pembayaran dividen final kepada pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 13 Juli 2022.
Daftar 7 Konglomerat Pemilik Stasiun Televisi, Tajir Melintir
Bisnis penyiaran dan periklanan melalui stasiun televisi merupakan salah satu sektor ekonomi utama di Tanah Air. Meski pangsa pasarnya mulai tergerus dengan kehadiran beragam platform audio visual baru, bisnis televisi masih memberikan keuntungan yang signifikan dan membesarkan beberapa nama yang kemudian menjadi taipan terkaya di Indonesia.
Meski tidak semuanya memulai karier di Industri media atau menggenggam portofolio bisnis terbesar di Industri tersebut, setidaknya saat ini terdapat enam taipan RI yang memiliki stasiun TV di Tanah Air, baik itu yang tersedia gratis ataupun yang berbayar.
Berikut secara rinci daftar tujuh konglomerat pemilik stasiun televisi yang namanya dekat di telinga masyarakat RI.
Absen 17 Tahun, Akhirnya Bank Panin Tebar Dividen Rp 481,6 M
PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) atau Bank Panin membagikan dividen sebesar Rp 481,6 miliar atau sebesar Rp 20 per saham dari laba bersih tahun 2021. Hal itu telah direstui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang digelar hari ini, Rabu (22/6/2022).
Untuk diketahui, PNBN sudah absen lama dalam hal pembagian dividen ke pemegang sahamnya. Berdasarkan catatan dividen historis, PNBN terakhir membagikan dividen pada Juli 2005. Artinya, sudah 17 tahun PNBN absen membagikan dividen dan akhirnya kini membagikan dividen lagi.
Selain soal dividen, RUPS juga menerima pengangkatan Theodorus Wiryawan dan Benny Luhur sebagai Komisaris Perseroan.
Presiden Direktur PaninBank Herwidayatmo mengatakan, sepanjang 2021 perseroan berhasil membukukan laba bersih setelah pajak (NPAT) konsolidasi sebesar Rp 1,82 triliun. Sedangkan laba operasional sebelum pencadangan dan pajak mencapai Rp 7,67 triliun atau tumbuh 15% dibanding tahun 2020.
Susul BNI, BRI Juga Terbitkan Green Bond Rp 5 T
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bakal menyusul rekan sejawatnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), untuk menerbitkan obligasi hijau atau green bond.
Berdasarkan prospektus, Rabu (22/6/2022), BRI berencana menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi berwawasan lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 15 triliun.
Dalam rangka PUB tersebut, BRI akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp 5 triliun.
Green bond tersebut terdiri dari tiga seri, yakni seri A bertenor 1 tahun, seri B bertenor 3 tahun, dan seri C bertenor 5 tahun. Namun, perseroan belum menentukan tingkat kupon masing-masing seri.
Profil Calon Bos BEI, Dari Mantan Broker Hingga Petahana
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membenarkan terkait surat yang beredar di kalangan pelaku pasar merupakan surat putusan resmi oleh OJK. Artinya, jajaran direksi baru Bursa Efek Indonesia (BEI) tinggal menanti pengesahan pada 29 Juni mendatang.
"Iya benar itu surat resmi," kata Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana kepada CNBC Indonesia, Rabu (22/6/2022).
Tanggal 29 Juni merupakan rapat umum pemegang saham (RUPS) BEI. RUPS ini sekaligus menjadi momen pengesahan direksi BEI yang baru masa jabatan 2022-2026.
Adapun jajaran nama-nama calon anggota Direksi terpilih BEI masa jabatan 2022 hingga 2026 diantaranya:
Nasabah Asuransi Teriak Lagi, Pembayaran Macet
Nasabah Asuransi Kresna mendesak agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut sanksi Penghentian Kegiatas Usaha (PKU) Kresna agar bisa kembali membayar nasabah. Berdasarkan keterangan yang diterima CNBC Indonesia, PKU dijadikan alasan menghentikan pembayaran cicilan ke nasabah.
"Menurut Kresna, selama PKU belum dicabut maka tidak ada investor yg mau bekerja sama dan menyuntik dana," ungkap Komunitas Nasabah Asuransi Kresna, Rabu (22/6/2022).
Para nasabah juga meminta OJK mempertimbangkan dengan seksama pada kenyataan bahwa sejak Juni 2020 Kresna sudah beritikad baik dan sedang berusaha terus memperbaiki kesalahan dengan membayar lunas polis hingga Rp 50 juta. Sementara untuk polis di atas Rp 50 juta, Kresna melakukan cicilan kepada nasabah yang saat ini mencapa Rp 1,4 triliun.
Tapi karena kendala sanksi PKU OJK yang sudah setahun lebih, Kresna tidak dapat berniaga sehingga pembayaran cicilan ke nasabah jadi terhenti. Ditambahkan bahwa menurut pendapat nasabah, kesalahan bukan hanya berada dipihak Kresna saja, tapi juga karena kelalaian OJK dalam melakukan pengawasan. Pelanggaran Kresna yang sedemikian besar, logisnya tidak terjadi dalam waktu singkat tapi sudah cukup lama, hanya karena kelalaian OJK dalam melakukan pengawasan maka nasabah akhirnya menjadi korban.
