Jreeengg... Benarkah BTN Bakal Merger dengan BNI?

Jakarta, CNBC Indonesia - Selain isu Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) alias BTN Syariah merger dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), ada pula isu kalau BTN akan dimerger dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

"Saat ini sudah berkembang sebenarnya isu, tapi tidak tampak di presentasi pak Menteri tentang merger BTN. Di luar sana sudah ada isu BTN mau merger ke BNI. Tetapi dari presentasi pak Menteri belum tampak. Apakah rencana itu akan dilakukan?," ujar Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Sarmuji saat Raker dengan Menteri BUMN di Jakarta, Selasa (7/6).

Sarmuji mengaku perlu mempertanyakan hal tersebut karena BTN mempunyai spesifikasi bisnis tersendiri yakni sektor perumahan. Apalagi masyarakat yang mengajukan kredit ke BTN sebagian besarnya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan kredit untuk perumahan karena mereka tidak bisa beli rumah secara tunai.

Menurutnya, akan ada banyak sekali konsekuensi jika merger dilakukan dan akan ada kompleksitas yang sangat tinggi. Itu sebabnya, ia menanyakan kejelasan mengenai isu tersebut karena hingga saat ini Kementerian BUMN belum menyampaikan rencana lebih detail.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nasim Khan juga menanyakan terkait isu tersebut karena menurut yang dia dengar di dalam tubuh BTN sudah terjadi kegaduhan.

"Isu akuisisi ini perlu diberi penjelasan, agar para pegawai bisa bekerja dengan konsentrasi dan tenang. Jangan sampai tiba-tiba ada keputusan yang akan membuat banyak pihak kaget dan membuat gaduh," tegas dia.

Dia berharap hal ini bisa segera diantisipasi agar tidak terjadi kekhawatiran yang tidak diharapkan.

Sementara anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Mufti Anam mengungkapkan, saat ini banyak rakyat yang masih susah untuk mengakses rumah murah.

"Maka saya sangat setuju kalau BTN ini minta berapa (PMN) kalau perlu didukung oleh teman-teman DPR karena kenapa? Karena ada backlog, agar turun. Kemudian agar rakyat bisa mengakses rumah yang mudah dan murah," tegas Mufti Anam.