Tok! DPR Setujui Anggaran Kementerian BUMN dan Usulan PMN
Foto: Erick Thohir saat melepas 285 PMI ke Korea Selatan (Korsel) bersama Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Jakarta, Senin (6/6/2022). (Dok: BUMN)
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VI DPR-RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 232.004.494.000,- yang terdiri atas, Program Dukungan Manajemen Rp 162.716.874.000 dan Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp 69.287.620.000,-
"Komisi VI DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp 79.700.000.000,- untuk dapat mendukung pencapaian kinerja BUMN," jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, Selasa (7/6/2022).
Selain itu, DPR juga menyetujui rencana penyertaan modal negara (PMN) dan aksi korporasi yang akan dilakukan oleh BUMN.
Adapun Menteri BUMN Erick Thohir tahun ini mengajukan PMN baik tunai dan nontunai, total sekitar Rp 73 triliun untuk tahun depan.
Menurut Erick hal ini harus dilakukan demi menyehatkan dan penguatan BUMN. Secara rinci, untuk PMN tunai total Rp 69,82 triliun, Erick mengajukan sebanyak Rp 30,56 triliun untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatra (melalui PT Hutama Karya).
Selanjutnya, InJourney diharapkan bisa mendapatkan PMN sebesar Rp 9,5 triliun. Dana PMN akan digunakan InJourney untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata, infrastruktur aviasi serta pembebasan lahan, dan penyelesaian proyek KEK Mandalika.
Lalu ada IFG yang membutuhkan PMN Rp 6 triliun untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
KAI sebanyak Rp 4,1 triliun dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan Proyek KCJB. PMN dibutuhkan di tahun 2022 dan masih menunggu keputusan dari Komite KCJB sesuai Perpres 93/2021.
Damri sebanyak Rp 0,87 triliun dalam rangka penyediaan armada penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan, dan meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.
Airnav sebanyak Rp 0,79 triliun dalam rangka mencapai seamless air traffic management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah.
IndonesiaRe sebesar Rp 3 triliun dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.
PLN sebanyak Rp 10 triliun untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT.
Defend ID sebanyak Rp 3 triliun untuk pengembangan usaha, yakni pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.
ID Food sebesar Rp 2 triliun dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, untuk PMN nontunai diajukan sebanyak Rp 3,44 triliun dengan rincian:
-Defend ID, Rp 0,838 triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
-ID Food Rp 2,609 triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
[Gambas:Video CNBC]
Usulan PMN BUMN Rp 73 Triliun Direstui DPR, Ini Janji Erick
(vap/vap)
