Era Baru! Ini Dia Tanda-tanda Kripto Mulai Diterima Dunia

Market - Chandra Dwi, CNBC Indonesia
28 March 2022 14:25
Ilustrasi Bitcoin (Photo by André François McKenzie on Unsplash)

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa negara maju mulai melunak untuk mengakui keberadaan industri kripto di negaranya. Terbaru, Inggris pun mulai mengakui keberadaan aset digital tersebut.

Meski begitu, kripto yang lebih diakui masih cenderung dari kripto berjenis stablecoin, karena sifatnya yang hampir mirip dengan mata uang utama, umumnya berdenominasi dolar.

Sebelumnya pada Minggu (27/3/2022) kemarin, pemerintah Inggris berencana merilis aturan mengenai pasar mata uang kripto. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan arus aliran dana mata uang digital itu.


Empat orang sumber mengatakan kepada CNBC International bahwa aturan tersebut akan fokus pada jenis koin digital (token) yang dikenal sebagai stablecoin. Mereka menyebut aturan ini akan cenderung menguntungkan industri dengan memberikan kejelasan hukum untuk sektor yang sejauh ini sebagian besar kurang dalam regulasi.

"Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak diperkirakan akan membuat pengumuman dalam beberapa minggu mendatang tentang rezim peraturan baru untuk kripto," ujar sumber itu dikutip Minggu kemarin.

Sumber tersebut menambahkan bahwa London sejauh ini telah menunjukkan kesediaan untuk memahami kompleksitas pasar kripto dan apa yang disebut stablecoin. Departemen Keuangan Inggris juga telah berdiskusi dengan sejumlah perusahaan dan kelompok perdagangan seperti Gemini.

Sebelum Inggris, beberapa telah mendeklarasikan dan membuat aturan untuk mendukung transaksi yang berkaitan dengan kripto. Adapun beberapa negara tersebut yakni Amerika Serikat (AS), Jepang, Korea Selatan, Filipina, El Salvador, dan Ukraina.

1. Amerika Serikat

Pada awal Maret lalu, pemerintah AS sudah memberi lampu hijau bagi industri kripto. Pasalnya, Presiden AS, Joe Biden telah menandatangani aturan baru soal kripto dan memberikan perintah eksekutifnya pada 9 Maret lalu.

Menurut lembar fakta Gedung Putih, aturan itu menyerukan lembaga federal untuk mengambil pendekatan terpadu guna regulasi dan pengawasan aset digital.

"Memastikan pengawasan dan perlindungan yang memadai terhadap risiko keuangan sistemik yang ditimbulkan oleh aset digital," sebut Biden dalam laporan CNBC International, Kamis (10/3/2022).

Setidaknya ada enam hal yang jadi fokus utama, yakni perlindungan konsumen dan investor, stabilitas keuangan, aktivitas terlarang, daya saing AS di panggung global, inklusi keuangan dan inovasi yang bertanggung jawab

Dalam instruksinya lagi, Biden mengatakan bahwa AS harus tetap mempertahankan kepemimpinannya di bidang teknologi di tengah pertumbuhan yang pesat.

"Membangun kerangka kerja untuk mendorong daya saing dan kepemimpinan AS, dan memanfaatkan teknologi aset digital," tegas Biden.

Meski sudah mengakui keberadaan kripto, tetapi sejatinya pemerintah AS masih cenderung mendukung token stablecoin, yakni Tether dan USD Coin.

Selain itu, perintah eksekutif ini juga ditujukan kepada bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) untuk meriset proyek mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC).

2. Jepang

Negeri Sakura merupakan surga bagi Bitcoin Cs. Kenaikan status ini didapatkan setelah China melarang transaksi mata uang digital itu pada tahun lalu, baik di dalam negeri maupun warga negara di luar negeri untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayarannya.

Di Jepang, setiap lembaga penukaran Bitcoin Cs harus mendaftarkan diri dan mendapatkan izin dari otoritas Financial Services Agency (FSA). Wasit lembaga keuangan ini juga memiliki wewenang untuk memeriksa langsung semua bursa penukaran yang dapat izin.

Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) pada Oktober 2018 telah memberikan status self-regulatory bagi industri mata uang kripto (cryptocurrency). Hal ini memungkinkan Japan Virtual Currency Exchange Association untuk mengawasi dan memberikan sanksi untuk setiap pelanggaran.

Persetujuan FSA itu memberikan asosiasi industri hak untuk menetapkan aturan dalam melindungi aset pelanggan, mencegah pencucian uang, dan memberikan pedoman operasional. Asosiasi juga harus mengawasi kepatuhan.

3. Korea Selatan

Negeri Ginseng juga telah mewajibkan semua lembaga penukaran untuk mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan Korea Selatan (Korsel). Bahkan bertransaksi boleh menggunakan rekening bank.

Tetapi pada Februari 2018, aturan baru diluncurkan. Dalam aturan ini, transaksi Bitcoin cs menggunakan rekening bank harus menggunakan nama asli. Lembaga penukaran juga harus membuat rekening sendiri yang memisahkan antara rekening perusahaan dan rekening nasabah.

Otoritas juga memaksa lembaga penukaran untuk lebih transparan dengan melaporkan semua transaksi dan saling berbagi data dengan bursa penukaran lainnya yang ada di Korea Selatan. Tujuannya untuk melacak transaksi yang mencurigakan.

Dari Filipina hingga Ukraina
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading