Pemerintah Bakal Suntik BSI Pakai Saham Dwiwarna

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana melakukan penyertaan modal negara melalui saham Seri A Dwiwarna pada emiten bank syariah BUMN, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).

Hal ini dilakukan pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saya minta dilakukan secara cermat sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN agar dapat dieksekusi dengan baik, dengan pengawasan dari BPKP," ungkap Wapres saat memimpin Rapat Penyertaan Modal Negara melalui Saham Dwiwarna pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Kamis (24/02/2022).

Baca: BSI Bidik Pertumbuhan Pembiayaan 7,5%, Ini Sektor Andalannya

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham khusus milik Negara Republik Indonesia yang memberikan hak istimewa pada pemegang sahamnya.
Hak yang melekat pada saham dwiwarna, yaitu menyetujui persetujuan (rapat umum pemegang saham) RUPS, Hak untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, Hak untuk mengusulkan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan juga Hak untuk menyetujui perubahan permodalan Perusahaan.

Lebih lanjut, Wapres juga mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi Pemengang Saham Pengendali (PSP) BSI, mengingat 3 (tiga) bank PSP ini merupakan perusahaan publik.

"Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa untuk menumbuhkan BSI, memang diperlukan kepemilikan negara secara langsung.

"Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan Dewan Pengurus (Direksi), dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini.

"Insya Allah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para Direksi Himbara untuk saham Dwiwarna ini kita akan pastikan terjadi di tahun ini," ungkapnya.

Tidak hanya itu, menurut Erick, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya.

"Itulah yang kita harapkan supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan," terangnya.

Erick menambahkan, BSI ke depan diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas Industri Halal Indonesia yang saat ini masih belum masuk lima besar dunia.

"Kalau kita lihat, kita merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi tingkat produktivitasnya belum masuk lima besar Industri Halal dunia. Karena itu kita dorong BSI kesana," tekadnya.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan bahwa sebagai lembaga pengawasan, BPKP siap membantu mengawasi proses penyertaan saham Dwiwarna di BSI hingga tingkat resiko dan compliance-nya. "Kami siap mengawal proses ini supaya dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," tegasnya.

Sebagai informasi, saat ini porsi kepemilikan saham BRIS dimiliki 50,83% oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), 17,25%.

Selanjutnya, pemegang saham publik 17,25%. Adapun, kepemiikan di bawah 1% masing-masing dimiliki oleh DPLK BRI - Saham Syariah, PT BNI Life Insurance dan PT Mandiri Sekuritas.

Baca: Cek! Ini Kode Bank BSI untuk Keperluan Transaksi Anda

(sys/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bank Syariah Indonesia Mampu Kerek Laba 38% di 2021