
Utang Dunia Kian Liar, Bakal Lunas Atau Malah Bangkrut?

Akibat peningkatan pesat dalam ketidaksetaraan (inequality) dan utang, semakin banyak pembuat kebijakan dan ekonom menekan IMF untuk menghilangkan biaya tambahan yang dibebankan pada pinjaman ke negara-negara yang sedang berjuang karena mereka menyedot dana langka yang sebaliknya dapat digunakan untuk memerangi Covid.
Dana tersebut, yang selama beberapa dekade telah mendukung negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan, membebankan biaya yang luar biasa besar atau berlangsung lama. Biaya tersebut dirancang untuk membantu melindungi dari kerugian besar pinjaman berisiko tinggi.
Tetapi kritikus berpendapat bahwa biaya tambahan datang pada saat yang paling buruk, ketika negara-negara sudah sangat membutuhkan dana untuk memberikan bantuan kemiskinan dan layanan kesehatan masyarakat. Beberapa negara yang membayar biaya tersebut, termasuk Mesir, Ukraina dan Armenia, baru memvaksinasi kurang lebih sepertiga dari total populasi mereka. Hasilnya, menurut para kritikus, IMF malah merusak kesejahteraan keuangan dan stabilitas tempat-tempat yang ingin dibantunya.
Dalam kritik terbaru bulan lau, sebuah surat dikirimkan oleh 18 anggota DPR AS dari Partai Demokrat kepada Menteri Keuangan AS Janet L. Yellen, termasuk Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) dari New York dan Pramila Jayapal dari Washington, yang meminta Amerika Serikat untuk mendukung mengakhiri kebijakan biaya tambahan.
Biaya tambahan "menghambat investasi kesehatan masyarakat oleh negara-negara berkembang," kata surat itu. "Hasil buruk ini akan merusak pemulihan ekonomi global." Surat itu menyerukan beberapa isu lain dari lebih dari dua lusin negara berkembang, termasuk Argentina, Afrika Selatan dan Brasil.
Jumlah negara yang dikenakan biaya tambahan meningkat menjadi 21 tahun lalu dari 15 pada tahun 2020, menurut IMF. Pakistan, Mesir, Ukraina, Georgia, Albania, Tunisia, dan Ekuador termasuk di antara negara yang membayar.
Argentina, yang sudah lama memiliki hubungan yang kontroversial dan pahit dengan dana bantuan yang berkaitan dengan serangkaian talangan dan gagal bayar (default) sejak beberapa dekade yang lalu, telah menjadi penentang utama dari biaya tambahan.
Argentina sedang mencoba menyusun jadwal pembayaran baru terhadap US$ 45 miliar yang dipinjam pemerintah sebelumnya sebagai bagian dari paket pinjaman 2018. Pada akhir 2024, pemerintah memperkirakan, biaya tambahannya akan mencapai lebih dari US$ 5 miliar (Rp 71,75 triliun). Tahun ini, 70 persen dari tagihan yang dibayarkan Argentina kepada IMF atau nyaris US$ 1,6 miliar adalah untuk biaya tambahan.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(fsd)[Gambas:Video CNBC]
