Amerika "Senggol" China Lagi, Perang Dagang Bakal Berkobar?

Kelompok bisnis dan perusahaan besar seperti Apple yang rantai pasoknya mungkin terganggu oleh aturan baru ini tidak tinggal diam, melainkan telah menekan Kongres untuk mengubah undang-undang tersebut sejak akhir tahun lalu, ketika rancangan undang-undang pertama kali diperkenalkan.

Pelobi dari perusahaan multinasional dan organisasi kamar dagang AS telah berjuang untuk mempermudah beberapa ketentuan yang diatur, dengan alasan bahwa mereka memang sangat mengutuk kerja paksa dan kekejaman yang terjadi di Xinjiang, tetapi persyaratan ambisius tindakan tersebut dapat mendatangkan malapetaka pada rantai pasokan yang tertanam kuat di China.

Versi terakhir mempertahankan standar impor yang ketat untuk perusahaan, tetapi menghapus tindakan terkait keharusan perusahaan untuk mengungkapkan keterlibatan apa pun dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayah Xinjiang. Persyaratan pelaporan itu, yang ditentang keras oleh perusahaan besar, mendapat perlawanan dari beberapa anggota parlemen di Komite Keuangan Senat.

RUU terakhir mencakup mekanisme untuk membuat daftar entitas dan produk yang menggunakan kerja paksa atau bantuan dalam migrasi pekerja yang dianiaya ke pabrik-pabrik di sekitar China. Bisnis seperti Apple telah melobi untuk pembuatan daftar tersebut, demi mengamankan kepastian lebih bagi bisnis.

Xinjiang menghasilkan sejumlah besar bahan mentah dan memasok pekerja untuk pabrik pakaian dan alas kaki China. Kelompok hak asasi manusia dan laporannya telah menghubungkan banyak perusahaan multinasional dengan pemasok di sana, termasuk keterikatan Coca-Cola dengan gula yang bersumber dari Xinjiang, dan mendokumentasikan pekerja Uighur di sebuah pabrik di Qingdao yang membuat sepatu Nike.

Baca: Covid 'Pesta' di Kota China: Lockdown 5 Hari, Kasus Rekor

Merespons tuduhan tersebut, dalam sebuah pernyataan, Coca-Cola mengatakan bahwa mereka "sangat melarang segala jenis kerja paksa dalam rantai pasokan [mereka]" dan menggunakan auditor pihak ketiga untuk memantau pemasoknya dengan cermat.

Greg Rossiter, direktur komunikasi global di Nike, mengatakan perusahaan "tidak melobi" undang-undang baru tersebut, melainkan melakukan "diskusi konstruktif" dengan staf kongres yang bertujuan menghapus kerja paksa dan melindungi hak asasi manusia.

Nike juga mengatakan bahwa pabrik Qingdao telah berhenti mempekerjakan pekerja baru dari Xinjiang pada 2019, dan audit independen mengonfirmasi tidak ada lagi karyawan dari Xinjiang di fasilitas tersebut.

Ketakutan akan progres kebijakan iklim

John Kerry, utusan khusus Biden untuk perubahan iklim, dan Wendy R. Sherman, wakil menteri luar negeri, secara terpisah menyampaikan beberapa kekhawatiran bahwa larangan agresif terhadap impor China dapat membahayakan tujuan pemerintah untuk memerangi perubahan iklim, mengingat China - terutama Xinjiang - mendominasi panel surya dan komponen untuk membuatnya.

Selain itu, taruhannya utama lainnya adalah peran penting yang dimainkan Xinjiang di banyak rantai pasokan. Dengan luas wilayah dua kali dari negara bagian Texas, Xinjiang kaya akan bahan mentah untuk produsen elektronik. Menurut beberapa perkiraan, kawasan tersebut menyediakan seperlima kapas dunia dan 45 persen polysilicon dunia, bahan utama untuk panel surya.

Kehadiran substansial Xinjiang dalam rantai pasokan surya telah menjadi sumber utama ketegangan dalam pemerintahan Biden, yang mengandalkan tenaga surya untuk membantu Amerika Serikat mencapai tujuannya mengurangi emisi karbon secara signifikan pada akhir dekade ini.

HALAMAN SELANJUTNYA >>>

(fsd/fsd)

Pages

Next