Utang Segunung Rp 128 T, Sederet 'Biang Kerok' Masalah Garuda

Monica Wareza, CNBC Indonesia

11 November 2021 06:30

Foto: Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

4. Dugaan Korupsi dan Dampak Covid-19

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko mengatakan dua yakni kasus korupsi dan dampak Covid menjadi faktor utama neraca keuangan perusahaan terus memburuk karena biaya yang harus dikeluarkan perusahaan menjadi sangat tinggi.

"Pertama tentunya kita mengetahui kasus korupsi yang sudah diketahui KPK di mana memang itu mereka pesawat dan sebagainya. Itu memang menjadi isu utama di masa lalu dan ini juga menyebabkan kontrak dengan lessor Garuda ini cukup tinggi dibanding dengan airline lain," kata Tiko, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/11/2021).

Mantan Dirut Bank Mandiri ini menjelaskan karena korupsi yang berhubungan dengan lessor atau perusahaan penyewa pesawat tersebut, biaya sewa pesawat alias aircraft rental cost perusahaan mencapai 24,7% dari pendapatan perusahaan. Angka ini empat kali lipat lebih tinggi dibanding dengan maskapai lainnya.

Selanjutnya, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu juga menjadi penyebab berikutnya kondisi keuangan perusahaan makin memburuk.

"Kalau kita lihat mulai Januari 2020 turun revenue per bulannya. Itu dulu US$ 235 juta-US$ 250 juta peak-nya pada 2019 akhir. Drop pernah di US$ 27 juta per bulan dan saat ini di kisaran US$ 70 juta dan itu terlihat setiap kali ada pengetatan selalu ada downside risk kepada Garuda setiap ada pengetatan daripada pergerakan ataupun penerapan PCR," kata Tiko.

"Tentunya setelah 2020/2021 ini harus diakui bahwa pandemi Covid menjadi trigger. Kenapa kemudian saya istilahkan menjadi perfect story buat Garuda karena di saat Garuda memang berjuang dengan cost structure yang tinggi untuk bersaing, kemudian revenue base-nya turun secara signifikan," ungkap dia.

Untuk itu, korupsi dan pandemi ini dinilai menjadi faktor utama terjadinya pemburukan pada kondisi perusahaan.

"Jadi saya sering bertanya Garuda ini kinerjanya turun karena apa, apakah karena korupsi apa karena Covid? Ya dua-duanya, bukan salah satu. Dua-duanya dampaknya, terdampak secara signifikan di dua-duanya menjadi penyebab bersama-sama membuat kondisi perusahaan yang saat ini tidak baik," tegas Tiko.

Sejak tahun lalu, Garuda memang digegerkan dengan pemberitaan mengenai dugaan skandal korupsi pemesanan pesawat jenis Bombardier.

Sebelumnya Serious Fraud Office (SFO) alias lembaga penyidik tindak pidana pasar keuangan Inggris melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi Bombardier dan Garuda terkait pemesanan pesawat pabrikan Kanada tersebut.

Otoritas Inggris ini turun tangan mengingat saham Class B Bombardier tercatat di Bursa London Stock Exchange (LSE).

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mendukung penuh pemeriksaan yang dilakukan SFO. Lembaga ini tengah menyelidiki dugaan penyuapan dan korupsi terkait kontrak dan pesanan Garuda.

"Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindaklanjutan masalah hukum di Garuda karena ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparansi yang dijalankan sejak awal kami menjabat," kata Erick melalui pesan singkat, Jumat (6/11/2020).

Baca:

Makin Parah! Rugi Garuda Q3 Bengkak Jadi Rp 18,94 T

5. Total Kewajiban Rp 138 T, Ekuitas Minus

Dalam paparannya, Wamen Tiko menjelaskan masalah utama yang saat ini dialami Garuda adalah tingginya tingkat utang perusahaan.

Tercatat perusahaan memiliki total kewajiban mencapai US$ 9,756 miliar atau setara Rp 138,53 triliun (asumsi kurs Rp 14.200/US$) di neraca keuangan Garuda. Dari nilai tersebut, utang terbesar adalah kepada lessor yang mencapai US$ 6,351 miliar atau Rp 90,14 triliun.

Terbesar selanjutnya adalah utang bank senilai US$ 967 juta atau Rp 13,73 triliun dan utang kepada vendor BUMN senilai US$ 630 juta atau Rp 8,94 triliun.

Dengan kondisi ini, perusahaan tengah berada dalam negatif ekuitas senilai US$ 2,82 miliar atau setara dengan Rp 40,04 triliun per September 2021.

Kondisi ini terus memburuk sebab setiap bulannya nilai ekuitas negatif ini terus meningkat setiap bulannya sebesar US$ 100 juta-US$ 150 juta (Rp 1,42 triliun-Rp 2,13 triliun).

"Nah sementara dalam kondisi seperti ini kalau istilah perbankan sudah technically bankrupt, technically, tapi legally belum. Ini yang sekarang kita berusaha bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang secara technically bankrupt, karena practically semua kewajiban Garuda sekarang sudah tidak dibayar, bahkan gaji pun sebagai sudah ditahan," ungkapnya.

Dalam paparannya, Tiko menjelaskan bahwa dari total kewajiban yang ada, sebetulnya utang dari sewa pesawat mendominasi mencapai US$ 9 miliar atau setara Rp 128 triliun.

"Kalau bapak ibu melihat neraca, ada ekuitas negatif US$ 2,8 miliar, rekor [ekuitas negatif BUMN terbesar] itu dulu dipegang PT Asuransi Jiwasraya kini dipegang Garuda," katanya dalam forum tersebut.

Sebab itu perseroan berkomitmen terus melakukan pembicaraan dengan para lessor untuk melakukan restrukturisasi, menurunkan kewajiban Garuda dari US$ 9,75 miliar menjadi US$ 2,6 miliar.

Pembicaraan itu dilakukan dengan lessor dan juga bank-bank termasuk Bank Himbara dan juga BUMN Pertamina.