Skandal BLBI dan Kengototan Jokowi Menagih Hak Negara

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sepertinya sudah lelah 'bermain-main' dengan para obligor yang belum melunasi kewajibannya kepada negara. Satgas BLBI pun mulai bergerak cepat dan telah berhasil menyita sejumlah aset obligor dan debitur yang tidak kooperatif, salah satunya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pihaknya tidak akan lagi melakukan tawar menawar terhadap obligor atau debitur yang terlibat di dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintah, kata Mahfud harus bertindak secara adil, karena beberapa obligor/debitur sudah melunasi utang atau menyelesaikan kewajibannya kepada negara.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, sekaligus Mahfud MD dalam konferensi pers, Senin (8/11/2021).

Hingga saat ini masih terdapat sejumlah pengusaha yang belum melunasi kewajiban utangnya kepada negara yang telah memberikan pinjaman dalam menghadapi krisis keuangan tepat sebelum rezim tangan besi penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme di era Presiden Soeharto resmi berakhir.

BLBI dan Niat Mulia Menyelamatkan Sistem Perbankan

Dengan dukungan militer dan keran modal asing atas nama komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, pemerintahan Presiden Soeharto selama bertahun-tahun membungkam oposisi yang dalam keberjalanannya ikut 'mematikan' persaingan politik.

Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang selama ini melegitimasi rezim Soeharto tiba-tiba berakhir pada tahun 1998 setelah devaluasi mata uang Thailand memicu krisis moneter di seluruh Asia Tenggara.

Indonesia merupakan negara yang paling terpukul di mana rupiah melemah hingga 75 persen memicu keluarnya modal dari Indonesia dalam jumlah signifikan yang mengancam hancurnya perekonomian nasional. Melemahnya nilai rupiah dirasakan langsung oleh masyarakat dengan naiknya harga kebutuhan pokok.

Di tengah peningkatan tajam dalam kemiskinan, pengangguran dan inflasi, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui program IMF dengan berupa pinjaman darurat multi-miliar dolar. Sebagai bagian dari program ini, subsidi bahan bakar dan listrik dipotong. yang kemudian menimbulkan kericuhan dan demonstrasi yang berakhir dengan pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998.

Krisis ekonomi juga menjadikan banyak perusahaan dan bank terpaksa bangkrut karena tingkat utang berdenominasi dolar yang sangat besar di luar kendali manajemen yang bisnis utamanya menggunakan rupiah.

Tutupnya sejumlah bank membuat masyarakat yang menyimpan uangnya di bank merasa tidak aman, dan berbondong-bondong menyerbu kantor bank untuk melakukan penarikan uang yang tentu akan menghancurkan sistem perbankan nasional jika kepanikan ini tidak diatasi pemerintah.

Demi menyelamatkan industri perbankan dan memberikan rasa aman kepada pada deposan pemerintah memberikan dana talangan demi menjaga likuiditas Bank dalam bentuk Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

BLBI merupakan dana darurat yang disuntik pemerintah kepada Bank Swasta dan BUMN pada akhir tahun 1997 hingga awal 1998. Dana tersebut dibagikan oleh pemerintah setelah menutup 16 bank atas saran IMF pada tahun 1997 yang memicu serbuan para deposan Indonesia yang takut kehilangan tabungan mereka jika bank yang mereka gunakan ditutup.

Halaman Selanjutnya --> Relasi Politik dan Penyelewengan Dana BLBI