PLTU Mau Dipensiunkan, Emiten Sandiaga Siapkan Strategi Ini
Foto: REUTERS/Beawiharta/File Photo
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah secara bertahap akan mulai memensiunkan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bersumber dari energi batu bara secara bertahap.
Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi karbon sebanyak 29% pada 2030 dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Serta menuju emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) paling lambat pada 2060.
Menyikapi hal ini, salah satu emiten pertambangan batu bara, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) mendukung komitmen pemerintah terkait energi bersih tersebut.
Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk (ADRO), Febriati Nadira menyampaikan, perseroan sudah beradaptasi dengan isu mengenai perubahan iklim dan menunjukkan komitmennya dalam menjalankan rencana dan program keberlanjutan dengan tetap menjalankan peran sebagai penyedia sumber energi bagi pembangunan.
Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangkit listrik dari sumber terbarukan, entitas usaha perseroan, Adaro Power juga aktif mencari proyek tenaga terbarukan untuk mendapatkan bauran energi yang seimbang dalam portofolionya.
Adaro Power terus mempelajari proyek-proyek tenaga terbarukan, misalnya biomassa, tenaga angin, dan panel surya, untuk mendiversifikasikan bauran energinya dan mendukung PLN melalui prakarsa proposal dan tender.
"Dalam hal energi bersih, PLTU kami sedang mencoba menerapkan cofiring dengan biomasa untuk mengurangi emisi," kata Febriati, kepada CNBC Indonesia.
Sementara itu, emiten pertambangan batu bara juga bakal menghadapi tantangan komitmen dari 19 negara yang akan mengakhiri proyek bahan bakar fosil mulai akhir tahun 2022. Sebab, berinvestasi dalam proyek-proyek energi terkait fosil yang terus berlanjut semakin menimbulkan risiko sosial dan ekonomi.
Perjanjian ini sendiri mengikuti beberapa komitmen lainnya yang dibentuk pada KTT iklim COP26. Sebelumnya 190 negara dan organisasi dunia sepakat untuk mulai menghentikan operasional PLTU batu bara di wilayahnya. Pemerintah Inggris selaku tuan rumah mengatakan bahwa komitmen global ini akan dimulai pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang.
Selain itu, beberapa bank yang sudah tidak mau mendanai pembangkit fosil di antaranya Bank-bank di Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Asian Development Bank (ADB), Malayan Banking Berhad (Maybank), dan Internasional Finance Corporation (IFC).
Dalam kondisi tersebut, nantinya Grup Adaro akan mempertimbangkan berbagai opsi pendanaan selain dari perbankan, seperti melalui penerbitan obligasi maupun penghimpunan dana melalui pasar modal.
"Berdasarkan pemahaman kami, perbankan akan terus menghormati komitmen mereka dalam semua proyek mereka yang ada. Secara umum kami selalu mempertimbangkan berbagai sumber pembiayaan," katanya.
[Gambas:Video CNBC]
Mau Buyback Rp 4 T, Saham ADRO Melonjak Nyaris 10%
(hps/hps)
