Kisruh Sewa Pesawat Garuda, Eks Direksi-Komisaris Diperiksa?

Market - Monica Wareza, CNBC Indonesia
01 November 2021 14:57
Garuda Indonesia Luncurkan Livery Pesawat

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Menteri Erick Thohir mendukung upaya mantan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Peter F Gontha untuk memberikan data penyewaan pesawat Garuda kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun ke depannya Kementerian BUMN mendorong juga agar nantinya KPK memeriksa mantan manajemen Garuda, baik komisaris dan direksi yang menjabat pada masa penyewaan pesawat untuk mendalami hal tersebut.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami mengenai penyewaan pesawat di Garuda yang selama ini dilakukan 'ugal-ugalan' dan berdampak pada bermasalahnya kondisi keuangan perusahaan, hingga utang menumpuk.


"Kami sangat mendukung kalau bener Pak Peter Gontha sudah memberikan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK. Jadi kita dorong memang supaya mantan komisaris atau mantan direksi pada saat itu diperiksa saja untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," kata Arya dalam keterangannya, Senin (1/11/2021).

"Kan kita tau bahwa ini adalah kasusnya ugal-ugalannya di sana gitu, ugal-ugalannya di situ penyewaan pesawat," imbuhnya.

Dia menerangkan, informasi yang diterima oleh Kementerian BUMN, bahwa Peter Gontha juga sebenarnya terlibat dalam penyewaan pesawat, terbukti dengan beberapa surat yang ditandatanganinya.

Untuk itu, kata dia, hal ini akan sangat membantu untuk mendapatkan keterangan mengenai penyewaan pesawat ini dari mantan manajemen perusahaan.

"Supaya terang benderang, support bener apa yang dilakukan Pak Peter Gontha, termasuk pak Peter Gontha-nya sekalian bisa menjelaskan," katanya.

Beberapa hari terakhir, Peter Gontha dalam akun Instagramnya, @petergontha, memang mengunggah mengenai masalah yang selama ini terjadi di internal maskapai penerbangan nasional ini.

Dalam unggahan tersebut dia mencontohkan salah satu tipe pesawat yang disewa oleh Garuda adalah tipe Boeing 777.

Di pasaran, harga normal sewa pesawat ini hanya senilai US$ 750.000/ bulan atau setara dengan Rp 11 miliar (kurs Rp 14.200/US$, namun Garuda menyewa pesawat ini dengan harga US$ 1,4 juta per bulan atau Rp 20 miliar per bulan.

"Ini Boeing 777, harga sewa di pasar rata-rata US$ 750.000/bulan Garuda mulai dari hari pertama Bayar dua kali lipat? US$1.400.000 per bulan. Uangnya kemana sich waktu di teken? pengen tau aja?" tulis dia dalam unggahannya tersebut.

Instagram @petergonthaFoto: Instagram @petergontha
Instagram @petergontha

Dalam unggahan lainnya, dia mengatakan sewa pesawat dengan harga dua kali lipat ini merupakan 'permainan' antara lessor dan manufaktur pesawat dengan perusahaan.

Untuk itu dia akan membeberkan hal tersebut untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Saya bertekad untuk beberkan karena kesimpangsiuran dan para konsultan asing yang ditunjuk, dan merupakan "'teman-teman orang berkuasa' yang mematok biaya Rp 800 miliar (atau US$300.000.000 ngga jelas )! Untuk bereskan NEGOSIASI Garuda bermain dua kaki," tulis dia.

Peter Gontha, eks Dubes RI untuk Polandia, menjadi komisaris Garuda yang diangkat pada RUPS 2020 dan dikenal sebagai perwakilan dari CT Corp milik pengusaha Chairul Tanjung. Lewat PT Trans Airways, CT Corp menjadi pemegang saham terbesar kedua di Garuda Indonesia setelah pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, pada Juni lalu di DPR, manajemen Garuda juga mengakui bahwa seluruh biaya sewa pesawat perseroan kemahalan, di atas harga yang ditawarkan di pasaran.

Akibat mahalnya biaya sewa ini, saat ini perusahaan memiliki kewajiban kepada lessor mencapai US$ 700 juta atau sekitar Rp 10,15 triliun (asumsi kurs Rp 14.500/US) yang masih belum dibayarkan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dalam upaya penurunan biaya sewa pesawat ini, perusahaan terus melakukan negosiasi dengan pihak yang memberikan sewa untuk menurunkan biaya tersebut.

"Semua kemahalan Pak, semua kemahalan, semua kemahalan. Itulah yang kita negosiasi kemarin, tahun lalu, sudah turun 30%," kata Irfan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (21/6/2021).


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Tunda Bayar Kupon Rp 7,25 T, Garuda Pakai Opsi Grace Period


(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading