Menuju 6.500, IHSG Ngamuk & Dibuka Nyaris Menguat 1%

Putra, CNBC Indonesia

08 October 2021 09:19

Foto: Karyawan melintas di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (6/10/2021). Indeks Harga Saham Gabungan berhasil mempertahankan reli dan ditutup terapresiasi 2,06% di level 6.417 pada perdagangan Rabu (06/10/2021). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia-Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di awal perdagangan dengan apresiasi 0,37% ke level 6.440,00. Selang 15 menit IHSG kembali naik 0,76% ke level 6.465,22 pada perdagangan Jumat (8/10/21).

Nilai transaksi hari ini sebesar Rp 2,3 triliun dan terpantau investor asing membeli bersih Rp 218 miliar di pasar reguler.

Asing melakukan pembelian di saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar Rp 81 miliar dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 83 miliar.

Sedangkan jual bersih dilakukan asing di saham PT Astra Internasional Tbk (ASII) yang dilego Rp 14 miliar dan PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) yang dijual Rp 14 miliar.

Tahun depan penerimaan negara diperkirakan bakal bertambah sebesar Rp 130 triliun setelah diberlakukannya sederet kebijakan pajak yang tertuang di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca:

Ini Sederet Saham Pilihan Cuan, Saat IHSG Sulit Tembus 6.500

Beberapa kebijakan pajak yang akan dijalankan tahun depan di antaranya kenaikan tarif PPN, pajak karbon, cukai untuk plastik dan minuman berpemanis hingga pengampunan pajak alias tax amnesty.

Tidak hanya berhenti di situ, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan peningkatan penerimaan juga akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

"Pada 2023-nya kenaikan Rp 150 - 160 triliun, ini tidak akan terjadi dengan sendirinya," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Akibat kebijakan ini, rasio pajak juga akan meningkat dari 8,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 9,22% dari PDB.

Pemerintah memang sedang getol untuk mendapatkan dana segar guna menambal defisit anggaran yang melebar. Kenaikan pajak sejatinya bukanlah kebijakan yang popular.

Kenaikan PPN misalnya, tentu akan berdampak pada appetite konsumen untuk berbelanja barang-barang. Dengan kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% artinya konsumen harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli suatu barang.

Produk-produk yang cenderung elastis akan terkena dampak yang paling terasa. Di sisi lain upaya menguber pajak yang terlalu dini juga berisiko terhadap pertumbuhan ekonomi.