Analisis

Heboh Raksasa Properti China Mau Bangkrut, Apa Dampak ke RI?

Chandra Dwi, CNBC Indonesia

16 September 2021 09:15

CHINA EVERGRANDE-DEBT/CONTAGION — Foto: REUTERS/TYRONE SIU

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan raksasa properti China, China Evergrande Group terancam bangkrut setelah perusahaan tersebut terindikasi gagal bayar (default) bunga pinjaman yang jatuh tempo pada 20 September mendatang, menurut laporan Bloomberg, Rabu (15/9/2021) kemarin.

Hal ini terjadi karena perusahaan tidak mampu menjual aset properti yang dimiliki untuk melunasi utang sebesar US$ 300 miliar sekitar Rp 4.275 triliun (asumsi kurs Rp 14.251/US$).

Arus kas Evergrande kini berada di bawah "tekanan yang luar biasa". Evergrande juga mengatakan dua anak perusahaannya telah gagal memenuhi kewajiban penjaminan untuk produk manajemen senilai US$ 145 juta atau setara Rp 2 triliun yang dikeluarkan pihak ketiga.

"Itu bisa menyebabkan cross-default," kata perusahaan dalam sebuah pernyataan kepada bursa saham Hong Kong, Selasa (14/9/2021).

Atas kejadian tersebut, membuat pemerintah China terpaksa turun tangan agar dampak dari gagal bayar Evergrande tidak meluas dan berdampak ke perekonomian China.

Baca:

Geger Raksasa Properti China Terancam Bangkrut

Mengutip Al Jazeera Rabu (15/9/2021) kemarin, regulator di Provinsi Guangdong disebut telah mengirim tim dari King & Wood Mallesons, sebuah firma hukum yang spesialisasinya mencakup restrukturisasi.

Selain itu, atas perintah Beijing, mereka juga mengirimkan penasihat keuangan dan akuntan tambahan untuk menilai pengembang.

Hal ini merupakan langkah terbaru perusahaan setelah meminta layanan Houlihan Lokey dan Admiralty Harbour Capital "menilai struktur modal grup" dan "mencapai solusi optimal untuk semua pemangku kepentingan".

Selain itu dari sisi perbankan, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan China (MOHURD) juga akan mengadakan pertemuan dengan bank-bank besar China pada pekan ini.

Mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, Evergrande masih mendiskusikan dengan bank-bank terkait dan kemungkinan untuk memperpanjang pembayaran dan menggulirkan beberapa pinjaman.

Sebelumnya, regulator telah memperingatkan risiko yang lebih luas terhadap sistem keuangan negara jika kewajiban US$ 305 miliar perusahaan tidak terkendali.

Evergrande mengatakan telah melibatkan penasihat untuk memeriksa opsi keuangannya dan memperingatkan risiko gagal bayar di tengah anjloknya penjualan properti dan kurangnya kemajuan dalam pelepasan aset, Selasa (14/9/2021).

Pekan lalu, penyedia intelijen keuangan REDD melaporkan Evergrande telah memberi tahu dua bank bahwa mereka berencana untuk menangguhkan pembayaran bunga yang jatuh tempo akhir bulan ini.

Lebih lanjut, lembaga pemeringkat international S&P pada Rabu kemarin menurunkan peringkat Evergrande menjadi "CC" dari "CCC", dengan pandangan negatif, dengan alasan berkurangnya likuiditas dan risiko gagal bayar termasuk kemungkinan restrukturisasi utang.

Lembaga pemeringkat lain Fitch mengatakan dalam sebuah catatan Selasa malam jika Evergrande Group dapat mengekspos banyak sektor untuk meningkatkan risiko kredit. Menambahkan jika dampak keseluruhan pada sektor perbankan akan dapat dikelola.

"Kami percaya default akan memperkuat polarisasi kredit di antara pembangun rumah dan dapat mengakibatkan hambatan bagi beberapa bank kecil," kata Fitch.

Fitch telah menurunkan peringkat China Evergrande Group menjadi "CC" dari "CCC+" pada 7 September, yang menunjukkan bahwa Fitch melihat adanya kemungkinan default.

Fitch mengatakan 572 miliar yuan dari pinjaman Evergrande dipegang oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Namun bank mungkin juga memiliki eksposur tidak langsung ke pemasok pengembang, yang berutang 667 miliar yuan untuk barang dan jasa.

"Bank-bank kecil dengan eksposur yang lebih tinggi ke Evergrande atau pengembang rentan lainnya dapat menghadapi peningkatan signifikan dalam kredit bermasalah (non-perfoming loan/NPL), tergantung pada bagaimana setiap peristiwa kredit yang melibatkan Evergrande berkembang," kata Fitch.

Bank sentral China (People's Bank of China/PBOC) dan pengawas perbankan negara itu memanggil eksekutif Evergrande pada Agustus lalu dan memperingatkan bahwa mereka perlu mengurangi risiko utangnya dan memprioritaskan stabilitas keuangan.

NEXT: Apa Dampaknya Jika Gagal Bayar Evergrande Tak Kunjung Selesai?

Baca:

Raksasa Properti China Terancam Bangkrut, Nular ke Perbankan?

Sektor properti China merupakan sektor penggerak utama pertumbuhan ekonomi China, di mana sektor properti menyumbang 29% atas pertumbuhan ekonomi China.

Jika permasalahan default dari perusahaan raksasa properti tersebut tak kunjung selesai, maka hal ini dapat mempengaruhi perusahaan properti lainnya di China dan parahnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi China yang saat ini masih mengalami proses pemulihan akibat pandemi virus corona (Covid-19).

"Runtuhnya Evergrande akan menjadi cobaan terbesar yang dihadapi sistem keuangan China selama bertahun-tahun," kata Mark Williams, Ekonom dari Asia Capital Economics.

Baca:

Chaos Raksasa Properti China Bangkrut, Xi Jinping Turun

Jika hal tersebut terjadi, maka China yang dianggap sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia juga akan mempengaruhi perekonomian global, terutama di Asia, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, mungkin saja hal ini berdampak secara tidak langsung, namun hal ini tidak dapat dianggap remeh, karena jika perekonomian China krisis akibat masalah default ini, maka masalah ini juga akan berdampak sistemik ke perekonomian Indonesia, seperti Amerika Serikat (AS).

Walaupun saat ini sepertinya belum ditemukan proyek secara langsung dari Evergrande di Indonesia, namun dengan adanya permasalahan gagal bayar ini, mungkin saja juga akan berdampak secara tidak langsung ke sektor properti Indonesia.

Namun, beberapa analis mengira bahwa pemerintah China tidak akan membiarkan permasalahan likuiditas Evergrande hingga berlarut-larut, karena hal ini dapat merusak citra pemerintahan China saat ini.

"Pemerintah China tidak akan membiarkan Evergrande bangkrut karena itu akan merusak citra dan stabilitas pemerintahan China saat ini." Kata analis dari perusahaan konsultasi dan riset risiko politik SinoInsider yang berbasis di New York, AS.

TIM RISET CNBC INDONESIA