Analisis

Bankir Top Curhat ke Jokowi soal NPL Bank, Ada Alarm Bahaya?

Market - Putra, CNBC Indonesia
08 September 2021 17:55
Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Perkembangan PPKM Terkini, Istana Merdeka. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan secara tertutup bersama para bankir papan atas Tanah Air di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu ini (8/9/2021).

Dalam pertemuan ini, para bankir menyampaikan usulan kepada Jokowi, salah satunya, yang berkaitan dengan skema pencadangan bank untuk menjaga likuiditas.

"Ada usulan dari perbankan terkait dengan pencadangan terhadap NPL [non performing loan, kredit bermasalah]," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan.


Sejatinya seberapa parah kondisi NPL di perbankan di Indonesia sehingga bankir-bankir ini terpaksa 'teriak' karena laba yang anjlok akibat pencadangan yang tinggi karena NPL yang melesat?

Simak tabel level NPL perbankan periode semester I-2021:

Well, sejatinya curhatan para bankir top merupakan hal yang wajar mengingat kenaikan NPL memang terjadi di mana pada periode lalu NPL rata-rata industri perbankan berada di angka 2,89% naik pesat hingga ke angka 3,22% pada semester pertama 2021, meskipun tentunya angka ini masih di bawah ambang batas regulasi di angka 5%.

Begitupula 7 perbankan top tanah air yakni bank BUKU IV (bank dengan modal inti di atas Rp 30 triliun) yang seluruhnya masih memiliki NPL di bawah 5%, meskipun beberapa di antaranya memiliki NPL yang lebih buruk dibanding industri.

Tercatat di antara perbankan top, NPL PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menjadi yang tertinggi di angka 3,9% sedangkan perbankan dengan rasio kredit macet paling sedikit adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan NPL di angka 2,4%

Lebih lanjut, dalam pertemuan itu, Airlangga mengatakan skema pencadangan tersebut akan diformulasikan lebih detail. Pasalnya, hal ini berkaitan langsung dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dan perpajakan.

"Selama ini ada beberapa bank rata-rata secara nasional sudah sekitar 150%. Namun, pencadangan ini perlu diformulasi antara standar akuntingnya yaitu berbasis PSAK dan perpajakan," katanya.

"Karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap pembayaran perhitungan pajak. Dan Presiden meminta ini untuk dibahas lebih lanjut," jelasnya.

Jokowi, kata Airlangga, juga sempat menyinggung masalah yang ada di Perhimpunan Bank Negara (Himbara), khususnya yang berkaitan langsung dengan nasabah UMKM.

"Untuk UMKM akibat bencana dari perbankan bisa dihapus bukukan. Namun di bank pemerintah tidak bisa menghapus tagih. Akibatnya, UMKM yang terlibat itu tidak bisa diputihkan. Ini presiden minta ditindaklanjuti," kata Airlangga.

TIM RISET CNBC INDONESIA


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Antisipasi 'Ledakan' Kredit Macet, OJK Minta Bank Lakukan Ini


(trp/trp)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading