Roundup

Geramnya Risma & Jawaban Erick soal Bansos Himbara

Tim Redaksi, CNBC Indonesia

07 September 2021 06:50

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal keluhan Menteri Sosial Tri Rismaharani (Mensos Risma) terkait dengan pemblokiran rekening bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bagi penerima bantuan sosial (bansos).

Pemblokiran rekening tersebut menyebabkan terhambatnya penyaluran bansos ke berbagai daerah di Tanah Air.

Bank Himbara yang dimaksud yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

Menurut Erick, tidak ada keinginan bagi bank-bank milik BUMN tersebut untuk menghambat penyaluran bansos, melainkan adanya sinkronisasi sistem milik pemerintah dengan bank Himbara.

"Saya yakinkan dengan segala kerendahan hati, pasti Himbara sebagai bagian dari pemerintah tidak maksud menghambat atau melakukan (pemblokiran), tapi memang kita perlu sinkronisasi sistem. Sistem di pemerintahan pusat, di pemerintah daerah atau di Himbara itu kan perlu disinkronkan," ujar Erick, dalam kunjungannya di Apotek Kimia Farma, Sabtu (4/9/2021), dikutip DetikFinance.

Baca:

Bisnis Indihome, ICON+ dkk Bakal Digabung, Monopoli Ga Nih?

Erick juga memastikan akan segera mengecek langsung ke bank-bank BUMN terkait mengenai masalah penyaluran bansos tersebut.

"Nah tentu bila di situ ada kekurangan di sana sini, saya akan cek langsung permasalahannya apa," imbuhnya.

Saat ini, kata Erick, pemerintah bersama dengan Parlemen sedang membahas mengenai regulasi yang mengatur mengenai data pribadi.

"Karena itu kan proteksi data pribadi harus dilindungi tetapi jangan juga ini menyetop program satu data," ujarnya.

Erick menambahkan, program satu data ini sangat penting untuk menjaga program pemerintah subsidi tidak salah sasaran. Salah satu contohnya dari mulai restrukturisasi kredit UMKM hingga penyaluran pupuk ke daerah.

Di tahun depan, Kemensos yang dipimpin oleh Tri Rismaharini ini mendapat alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 427,5 triliun untuk tahun anggaran 2022. Jumlah ini mengalami penurunan dari proyeksi di tahun sebelumnya Rp 487,8 triliun.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun depan turun 12,36% menjadi Rp 427,5 triliun dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp 487,8 triliun. Berikut daftar program yang akan dilanjutkan di tahun 2022:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, sebesar Rp 28,709 triliun

2. Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, sebesar Rp 45,12 triliun

3. Program Indonesia Pintar bagi 20,2 juta siswa, sebesar Rp 11,13 triliun

4. Program KIP Kuliah bagi 650,6 ribu mahasiswa, sebesar Rp9,662 triliun

5. Bantuan iuran PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa, sebesar Rp 46,464 triliun

6. Subsidi listrik kepada 37,9 juta pelanggan, sebesar Rp 56,479 triliun

7. Subsidi LPG tabung 3 Kg dengan volume 8,0 juta Metrik Ton, sebesar Rp 66,254 triliun

8. Program Kartu Prakerja, sebesar Rp 11 triliun

9. Penyaluran subsidi bunga KUR sebesar Rp23,1 triliun

10. Dukungan Pemerintah untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai amanat UU Cipta Kerja

11. Bantuan langsung tunai (BLT) desa kepada 7,55 juta keluarga di pedesaan, sebesar Rp 27,2 triliun.

NEXT: Geramnya Risma soal Rekening Bansos yang Diblokir

Baca:

Ada Pejabat Negara Dapat Bansos, What?!!

Sebelumnya pada 31 Agustus lalu, dalam pernyataan resmi dikutip situs Kemensos dan KemenpanRB, Tri Rismaharini mengimbau bank penyalur agar segera membuka kembali blokir seluruh kartu bantuan sosial (Bansos), untuk keluarga penerima manfaat (KPM), salah satunya di Provinsi Riau yang terblokir.

"Ini yang blokir pihak bank, Kemensos belum melakukan pemblokiran kartu. Kasihan bantuannya belum diambil, saya minta semua blokir dibuka hari ini. Kita buka semua blokir di Riau, kalau satu-satu susah nanti," kata Mensos Risma.

Hal itu ditegaskan Risma saat melakukan pertemuan bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangam Non Tunai (BPNT), Himbara penyalur dan Kepala Dinas Sosial se-Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (31/8/2021).

Menurut Risma, kebijakan tersebut terkait pemerintah memberikan kemudahan untuk pencairan bantuan sosial dari Kemensos bagi warga yang berada di daerah perairan dan pulau terpencil di Provinsi Riau.

Baca:

Relaksasi PPKM, Tempat Wisata di Jawa & Bali Segera Dibuka

"Bank-nya jauh, sehingga pihak bank yang harus datang. Jadi, supaya warga ini bisa mencairkan bantuan, bank harus mendatangi pulau tersebut, apalagi kalau punya nasabah 20-50 orang," ujar Risma.

Ia mencontohkan kasus di Pelalawan, Riau, ada satu penerima bansos yang belum bertransaksi atau mencairkan bantuannya karena terkendala biaya transportasi.

"Sebab, biaya transportasi yang dikeluarkan untuk naik pompong atau perahu mesin tidak sebanding dengan bantuan yang akan diterima. Selain itu, jarak tempuhnya mencapai 4 jam untuk mencapai bank terdekat di provinsi tetangga, Kepulauan Riau," katanya.

Solusinya, kata Risma, adalah bisa dibuat pencairan per enam bulan, jangan diblokir per tiga bulan. Kita revisi nanti dan kasihan mereka, apalagi jarak tempuh perjalanan mereka untuk menjemput bansos itu selama empat jam melewati sungai.

"Ini persoalannya banyak kartu yang belum didistribusikan dan terblokir. Kok bisa belum didistribusikan, di mana kartunya sekarang? Saya minta hari ini juga didistribusikan, yang diblokir segara buka blokirnya. Bapak dosa lho kalau tidak menyalurkan, ini hak orang miskin," tegasnya..

Sebelumnya, Mensos Risma mendorong Himbara mengakselerasikan penyaluran bansos via kartu elektronik.