BI Masuk Private Placement, Lelang Surat Utang Berkurang?

Lidya Julita Sembiring-Kembaren, CNBC Indonesia

24 August 2021 09:13

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Konfrensi Pers Mengenai Pemerintah & Bank Indonesia Perkuat Kerja Sama dlm Pembiayaan Sektor Kesehatan & Kemanusiaan (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk melanjutkan skema pembiayaan penanganan pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19) pada 2022. BI akan tetap membeli surat utang pemerintah, yang akan mengurangi volume lelang di pasar perdana.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengungkapkan ada dua skema pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI. Pertama adalah klaster A yaitu untuk penanganan kesehatan yang meliputi pendaan vaksinasi dan terkait pandemi Covid-19 lainnya.

Untuk 2022, klaster A bernilai Rp 40 triliun. Suku bunga yang berlaku adalah BI Reverse Repo Rate tenor tiga bulan yang akan ditanggung oleh BI.

"Ini konsisten dengan kondisi dan kapasitas neraca BI agar BI tetap memiiki kondisi keuangan neraca yang sehat. Suku bunga BI Reverse Repo akan dikembalikan BI ke pemerintah dan pemerintah tidak menanggung biaya sama sekali," papar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (24/8/2021).

Sumber: BI

Baca:

Belanja APBN Dibayarin BI, Rencana SBN Tak Berubah!

Skema kedua kedua adalah klaster B yang bernilai Rp 184 triliun pada 2022. Suku bunga yang berlaku adalah BI Reverse Repo Rate tenor tiga bulan yang akan ditanggung oleh BI.

Klaster B ini akan digunakan untuk penanganan aspek kesehatan di luar klaster A. Selain itu juga akan digunakan untuk pembiayaan program perlindungan bagi masyarakat dan usaha kecil yang terdampak pandemi.

"Ini di bawah tingkat suku bunga pasar. Jadi meskipun ditanggung, sangat meringankan," ujar Sri Mulyani.

Pembelian SBN oleh BI, tambah Sri Mulyani, akan dilakukan melalui mekanisme penempatan langsung (private placement). Pembelian oleh BI ini akan mengurangi target lelang SBN di pasar perdana.

"Dengan demikian, kita berharap biaya utang pemerintah bisa terkendali. SBN ini juga marketable dan BI bisa menggunakan instrumen tersebut untuk operasi moneter," tutur Sri Mulyani.