Analisis

Sayonara Bank BUKU! 4 Bank Ini Bakal Terlempar dari Top Tier

Market - Putra, CNBC Indonesia
20 August 2021 10:30
Petugas penukaran uang lama melayani nasabah di kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, (27/12/2018). Bank Indonesia (BI) memberikan waktu kepada masyarakat untuk menukarkan empat pecahan uang kertas tahun emisi 1998 dan 1999 hingga 30 Desember 2018.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengubah aturan pengelompokan bank dari Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) menjadi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti atau KBMI.

Hal tersebut diatur dalam POJK nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang baru dirilis Kamis kemarin (19/8) kendati diteken sejak 30 Juli 2021 oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa pengelompokan KBMI dibagi atas 4 kelompok.


Berikut ini pengelompokannya:

- KBMI 1 untuk bank dengan modal inti sampai dengan Rp 6 triliun.

- KBMI 2 untuk bank dengan modal intinya lebih dari Rp 6 triliun sampai dengan Rp 14 triliun.

- KBMI 3 adalah bank dengan modal inti sebesar Rp 14 triliun sampai dengan Rp 70 triliun.

- KBMI 4 ialah bank dengan modal inti lebih dari Rp 70 triliun.

Aturan ini tentunya berubah dari aturan terdahulu yang diwariskan dari BI yakni pengelompokan bank berdasarkan BUKU di mana sebagai berikut.

- BUKU I untuk bank dengan modal inti di bawah Rp 1 triliun.

- BUKU II untuk bank dengan modal inti Rp 1 triliun hingga Rp 5 triliun.

- BUKU III untuk bank dengan modal inti Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun.

- BUKU IV untuk bank dengan modal inti di atas Rp 30 triliun.

Perubahan pengelompokan perbankan ini tentu saja menyebabkan beberapa bank raksasa di Indonesia 'turun kelas' karena tak lagi berada di kelompok perbankan yang tertinggi karena tak memiliki modal inti di atas Rp 70 triliun.

Tercatat saat ini terdapat 8 bank yang tergolong sebagai perbankan BUKU IV dan ternyata 4 di antaranya masih memiliki modal inti (common equity Tier 1) di bawah Rp 70 triliun.

Simak tabel berikut:

Dapat dilihat dari tabel di atas, PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) alias Bank Panin yang merupakan bank dengan ekuitas ke-5 terbesar di Indonesia di angka Rp 44 triliun harus siap turun kelas karena angka ini masih jauh berada di bawah Rp 70 triliun.

Selanjutnya PT Bank Danamon Tbk (BDMN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) yang memiliki ekuitas tak jauh dari PNBN di angka masing-masing Rp 43 triliun dan Rp 41 triliun juga berpotensi terdepak dari jejeran bank tier tertinggi di Indonesia.

Nasib buruk juga menimpa PT Bank Permata Tbk (BNLI) yang baru saja naik kelas ke bank BUKU IV pasca konsolidasi dengan Bank Bangkok tapi sudah harus siap turun kelas kembali karena memiliki modal inti yang jauh dari angka Rp 70 triliun yakni Rp 35 triliun.

Sedangkan berikut perbankan yang akan 'selamat' dan masih tercatat sebagai kelompok perbankan dengan tier tertinggi.

Tercatat perbankan dengan ekuitas tertinggi di Indonesia yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) di angka Rp 197 triliun nantinya akan masuk golongan perbankan KBMI 4.

Selanjutnya di posisi kedua ada nama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dengan ekuitas Rp 189 triliun, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan ekuitas Rp 187 triliun, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dengan ekuitas Rp 116 triliun.

Dengan hal ini maka nantinya hanya akan ada empat perbankan dengan KBMI 4 dimana tiga diantaranya merupakan perbankan Pelat Merah dan satu perbankan swasta.

Pengelompokan KBMI berlaku untuk semua Bank Umum, Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) dan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah.

"Dalam hal diperlukan, OJK dapat menetapkan pengkinian pengelompokan bank berdasarkan Modal Inti," tulis aturan OJK.

Pengkinian pengelompokan bank dapat ditetapkan OJK melalui pengaturan OJK, dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan kinerja bank serta industri keuangan.

Aturan BUKU dulu dibuat oleh Bank Indonesia (BI) ketika lembaga ini masih menjadi regulator dari perbankan. Aturan pengelompokan bank ini tetap digunakan oleh OJKhingga diubah melalui POJK Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana mengatakan substansi pengaturan dalam POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum lebih dititikberatkan kepada penguatan aturan kelembagaan.

Penguatan ini mulai dari persyaratan pendirian bank baru dan aspek operasional, mencakup antara lain penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank, jaringan kantor, pengaturan proses bisnis termasuk layanan digital ataupun pendirian bank digital, sampai dengan pengakhiran usaha.

"Pandemi telah mendorong transformasi digital di sektor perbankan menjadi suatu keniscayaan. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan sebagai salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank. Dengan demikian, POJK ini akan mendorong percepatan transformasi digital sektor perbankan," kata Heru Kristiyana, dalam keterangan resmi, Kamis (19/8).

POJK tentang Bank Umum ini juga mempertegas pengertian bank digital yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan (incumbent), ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatusfull digital banking.

"Dalam aturan ini, OJK memperjelas definisi bank digital. Namun demikian, OJK tidak mendikotomikan antara bank yang telah memiliki layanan digital, bank digital hasil transformasi dari bank incumbent, ataupun bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru (full digital bank). Bagaimanapun bank tetaplah bank, bank is bank," kata Heru.

Heru juga menegaskan bahwa ketentuan di POJK ini sama sekali tidak memberikan tambahan beban pengaturan baru kepada bank.

Namun justru memberikan payung pengaturan bagi bank dalam melakukan transformasi dan akselerasi digital, penyederhanaan dan efisiensi jaringan kantor, serta memberikan kesempatan bagi bank khususnya bank berbadan hukum Indonesia untuk saling bersinergi dalam rangka peningkatan efisiensi dan perluasan layanan.

Dalam mendukung dan mempertegas konsolidasi perbankan sesuai yang dicanangkan OJK sejak tahun lalu, ketentuan mengenai sinergi perbankan dalam POJK Bank Umum ini bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank dan lembaga jasa keuangan lain dalam kelompok usaha bank (KUB).

Harapannya, konsolidasi perbankan dengan membentuk KUB dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi bank, termasuk bank yang masih belum memenuhi modal inti minimum Rp3 triliun.

Penguatan aturan kelembagaan antara lain juga dilakukan dengan peningkatan persyaratan modal menjadi sebesar Rp10 triliun untuk pendirian bank baru, baik dengan model bisnis bank tradisional, ataupun pendirian bank yang full digital.

Selanjutnya, untuk mendukung terlaksananya implementasi pengaturan secara efektif dan pengawasan yang lebih efisien, dalam POJK ini telah dilakukan redefinisi pengelompokan bank.

TIM RISET CNBC INDONESIA


[Gambas:Video CNBC]

(trp/trp)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading