Samin Tan Bos Borneo Lumbung Energi Dituntut 3 Tahun Penjara

Market - Monica Wareza, CNBC Indonesia
16 August 2021 15:41
Samin Tan (Luqman Nurhadi Arunanta/detikcom)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal (PT BLEM) Samin Tan dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam tuntutan, Samin Tan diyakini jaksa memberi suap Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

"Menyatakan Terdakwa Samin Tan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa KPK Ronald F Worotikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/8/2021) seperti dikutip CNBC Indonesia dari detik.com.

Dalam tututan Jaksa, ada beberapa hal yang memberatkan Samin Tan adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan tidak mengaku terus terang. Sedangkan hal yang meringankan adalah dia dinilai sopan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga.


Jaksa mengatakan Samin Tan memberikan uang Rp 5 miliar agar Eni Saragih membantu Samin Tan terkait permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi III di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM. Uang itu diserahkan secara bertahap.

"Bahwa dengan telah beralihnya penguasaan uang sejumlah Rp 5 miliar tersebut dari Terdakwa kepada Eni Maulani Saragih melalui Tahta Maharaya, maka unsur memberi atau menjanjikan sesuatu terbukti menurut hukum," kata jaksa.

Pemberian suap ini bermula saat PT AKT mempunyai PKP2B atau coal contract of work (CCOW) dengan Pemerintah melalui Departemen Pertambangan (saat ini Kementerian ESDM) yang memberikan hak PT AKT untuk melakukan kegiatan pertambangan batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dengan luas sekitar 40 ribu hektare.

Namun, sejak Oktober 2017, diterbitkan Surat Keputusan Menteri ESDM No.3174K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 mengenai pengakhiran (terminasi) PKP2B yang berakibat PT AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batu bara.

Oleh karena itu, Samin Tan menemui sejumlah pihak agar membantunya. Pada awal 2018, saat proses persidangan di PTUN Jakarta, Samin Tan menemui Melchias Marcus Mekeng di kantornya. Pada kesempatan itu, Samin Tan meminta bantuan Mekeng agar terminasi PKP2B PT AKT dapat ditinjau kembali oleh Kementerian ESDM.

Kemudian, Mekeng mengenalkan Samin Tan ke Eni Saragih. Eni menyanggupi dan berjanji akan memfasilitasi komunikasi antara Kementerian ESDM dan PT AKT.

Setelah putusan sela keluar, Samin Tan menemui Eni. Dalam pertemuan tersebut, Eni menjelaskan dirinya telah membahas permasalahan PKP2B PT AKT dengan Ignasius Jonan yang kala itu menjabat Menteri ESDM.

"Dalam pertemuan tersebut, Eni Maulani Saragih menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah membahas permasalahan PKP2B PT AKT dengan Ignatius Jonan, di mana Ignatius Jonan memberi saran agar proses gugatan PT AKT di PTUN tetap dilanjutkan dan berjanji jika gugatan PT AKT dikabulkan oleh PTUN Jakarta (tingkat pertama), maka Ignatius Jonan akan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka perpanjangan izin ekspor yang sudah hampir mati dan izin pembelian bahan peledak untuk tambang, sambil menunggu putusan akhir atas gugatan TUN PT AKT," kata jaksa dalam tuntutannya.

Saat PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT AKT dan membatalkan SK Terminasi Menteri ESDM No 3174K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Samin Tan bersama Eni dan Mekeng menemui Jonan di Kementerian ESDM. Pada pertemuan tersebut, Jonan, yang didampingi Bambang Gatot selaku Dirjen Minerba, mengaku tidak pernah berjanji sebagaimana penyampaian Eni kepada Samin Tan.

Atas hal tersebut, Samin Tan bertanya apa lagi yang dibutuhkan Jonan agar yakin PKP2B PT AKT tidak pernah dijaminkan. Jaksa menyebut Jonan meminta Samin Tan menyerahkan surat pernyataan dari Bank Standard Chartered yang menyatakan bahwa PT AKT tidak menjaminkan PKP2B PT AKT kepada Dirjen Minerba. Dengan surat pernyataan tersebut, permasalahan PKP2B PT AKT akan diselesaikan.

Samin Tan pun menyanggupi permintaan Jonan dan Bank Standard Chartered Cabang Singapura menerbitkan surat pernyataan yang ditujukan kepada Menteri ESDM RI melalui PT AKT. Namun, Jonan tidak percaya dan minta diadakan pertemuan langsung dengan pihak bank dari Hong Kong atau Singapura.

Singkat cerita, permasalahan tersebut telah diselesaikan namun tidak langsung diurus Kementerian ESDM karena menunggu instruksi Jonan. Setelah itu, Eni meminta sejumlah uang kepada Samin Tan.

"Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, telah tampak dengan jelas dan nyata bahwa Eni Maulani Saragih yang menjabat sebagai anggota Komisi VII DPR RI periode tahun 2014-2019 telah diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa dengan harapan agar Eni berupaya membantu Terdakwa menghentikan pemutusan (terminasi) PKP2B Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementerian ESDM di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah," tegas jaksa.

Samin Tan diyakini jaksa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.


[Gambas:Video CNBC]

(hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading