Gercep! Erick Sebut PP 3 Holding BUMN Rilis Agustus-September

Monica Wareza, CNBC Indonesia

15 July 2021 12:05

Foto: Menteri BUMN Erick Thohir dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (tangkapan layar Youtube Setpres)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pembentukan tiga holding BUMN tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dalam waktu dekat.

Adapun tiga holding yang dimaksud adalah Holding BUMN Pariwisata, Pangan, dan Industri Pertahanan.

Erick menyebutkan, terbitnya PP ini akan bergiliran. PP untuk holding BUMN pariwisata paling lambat akan terbit pada Agustus 2021. Sedangkan dua holding BUMN lainnya akan menerima PP pembentukan ini pada September 2021.

Pernyataan ini disampaikan Erick dalam konteks hadirnya PP Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2022 kepada 12 BUMN yang akan dirilis pemerintah setelah PP tiga holding BUMN itu terbit.

Baca:

Covid 'Meledak', DPR Desak Erick Tambah PMN BUMN Kesehatan

"Catatan yang penting sekali khususnya untuk daripada PMN untuk beberapa holding yang tadi saya sampaikan. Holding pariwisata terbentuk pada Agustus 2021, pangan dan pertahanan [pada] September 2021," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, kemarin, Rabu (14/7/2021).

Adapun PP ini menjadi menjadi landasan hukum pembentukan ketiga holding BUMN ini. Terlebih bahwa ketiganya diusulkan untuk menjadi penerima PMN tahun anggaran 2022 mendatang.

"Adapun catatan, yang memang kami sudah bisa melampirkan bahwa PMN 2022 akan disuntik pada BUMN pada 2022 sehingga PP PMN 2022 terbit setelah PP Holding BUMN terbit yaitu untuk khususnya beberapa holding," kata Erick.

Dengan demikian, kata Erick, rencana penerimaan PMN di tahun depan tidak akan menyalahi aturan lantaran secara legal holding tersebut telah berdiri sebelum anggaran digelontorkan.

"PP PMN 2022 terbit di 2021 ini sehingga secara legalitas pemberian PMN 2022 tidak akan mendapat issue hukum yang akan terjadi sebagai landasannya," jelas Erick.

Baca:

Tok! Suntikan PMN buat 12 BUMN Rp 106 T Disetujui DPR

"Kita menunggu PP holding yang terbit di 2021, jadi kita tidak menyalahi daripada prosesnya," imbuhnya.

Untuk diketahui, BUMN Pariwisata in Journey (Aviasi Pariwisata Indonesia/Aviata) diajukan untuk menjadi salah satu penerima PMN tahun depan senilai Rp 9,318 triliun. Dana ini dibutuhkan untuk memperbaiki permodalan dan restrukturisasi, dan penyelesaian proyek Mandalika.

Sedangkan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/RNI diagendakan untuk mendapatkan PMN senilai Rp 1,2 triliun untuk penguatan industri pangan. RNI nantinya akan menjadi induk usaha dari holding BUMN pangan.

BUMN Pangan ini juga tengah diajukan untuk menerima PMN non tunai dalam bentuk ekuitas senilai total Rp 2,61 triliun. PMN non tunai ini merupakan konversi Rekening Dana Investasi (RDI) dan Perjanjian penerusan pinjaman atau SLA (Service Level Agreement) dan eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Sedangkan untuk holding BUMN pertahanan nilai konversi yang diajukan mencapai Rp 809,9 miliar.

Perusahaan yang akan tergabung dalam holding BUMN pertahanan (Defence Industry Indonesia/DEFEND ID) adalah PT Len Industri (Persero) yang merupakan Ketua Tim Percepatan Holding BUMN Industri Pertahanan. Anggotanya PT Pindad (Persero), PT Dahana (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Pal Indonesia (Persero).