Harga CPO Naik, Terbantu Kisruh Politik Malaysia?

Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia

09 July 2021 11:10

Pekerja mengangkut hasil panen kelapa Sawit di kebun Cimulang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/3). Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan neraca Perdagangan (Ekspor-impor) Pada bulan Februari, nilai ekspor mencapai US$ 12,53 miliar, atau turun 11,33% dari tahun sebelumnya (YoY). Nilai ekspor minyak sawit sepanjang Januari-Februari 2019 hanya mencapai US$ 2,94 miliar, yang artinya turun 15,06% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) — Ilustrasi Perkebunan Kelapa Sawit (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) naik tajam pada perdagangan hari ini. Kenaikan ini terjadi setelah harga turun selama tiga hari beruntun.

Pada Jumat (9/7/2021) pukul 10:09 WIB, harga CPO di Bursa Malaysia tercatat MYR 3.828/ton. Melesat 1,57% dibandingkan sehari sebelumnya.

Investor kembali melirik kontrak CPO karena harganya sudah 'murah' akibat koreksi selama tiga hari perdagangan berturut-turut. Dalam tiga hari tersebut, penurunan harga mencapai 2,86%.

Baca:

Kala Kisruh Politik Malaysia Pengaruhi Harga CPO

Sepertinya pelemahan nilai tukar mata uang ringgit Malaysia menjadi penopang harga CPO. Komoditas ini dibanderol dengan ringgit, sehingga saat mata uang Negeri Harimau Malaya melemah maka harga CPO jadi lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lain. Permintaan naik. Harga ikut terungkit.

Pada pukul 10:19 WIB, US$ 1 setara dengan MYR 4,19. Ringgit melemah 0,17% dibandingkan posisi penutupan perdagangan kemarin. Dalam sebulan terakhir, depresiasi ringgit tercatat 1,72%.

Situasi politik Malaysia yang memanas mempengaruhi pergerakan ringgit. UMNO, koalisi partai pendukung pemerintah, mencabut dukungannya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin karena dinilai gagal menangani pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19).

Baca:

Jepang Darurat-Vietnam Lockdown, Korsel PPKM Ketat Seoul

Namun Jaksa Agung Malaysia Idrus Harun menegaskan pemerintahan PM Muhyiddin tetap bisa bekerja. Dia menilai tidak ada bukti bahwa PM Muhyiddin sudah kehilangan mayoritas dukungan di parlemen.

"Untuk saat ini, pemerintah tidak memiliki bukti bahwa Bapak Perdana Menteri tidak lagi dipercaya oleh mayoritas anggota parlemen," tegas Idrus dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari Reuters.

Parlemen Malaysia akan menggelar sidang luar biasa selama lima hari mulai 26 Juli 2021. Sidang ini diperkirakan akan menentukan nasib pemerintahan PM Muhyiddin.

Kisruh politik ini membuat investor menjaga jarak dari pasar keuangan Malaysia. Akibatnya, ringgit melemah sehingga membantu kenaikan harga CPO.