Jokowi Terapkan PPKM Mikro Darurat, Asing Borong 5 Saham Ini!

Putra, CNBC Indonesia

30 June 2021 14:37

Foto: Presiden Joko Widodo Saat Peresmian Pembukaan MUNAS VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kota Kendari, 30 Juni 2021. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil terapresiasi di sesi kedua dengan kenaikan 0,87% ke level 6.000,92 meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan finalisasi terhadap pemberlakuan kebijakan PPKM Mikro Darurat.

Data perdagangan mencatat, pada awal sesi II, Rabu ini (30/6), nilai transaksi hari ini sebesar Rp 9,6 triliun dan terpantau investor asing menjual bersih Rp 203 miliar di pasar reguler.

Sayangnya, ketika pemberitaan Jokowi ramai, pada pukul 14.33 WIB, IHSG kembali ke 5.990.

Asing melakukan pembelian di saham PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) sebesar Rp 48 miliar dan PT Astra Internasional Tbk (ASII) Rp 24 miliar.

Baca:

Baru 2 Bulan IPO, Emiten CPO TP Rachmat Bagi Dividen Rp 300 M

Selain itu terpantau asing juga mengkoleksi saham PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dengan pembelian masing-masing Rp 17 miliar, Rp 12 miliar, dan Rp 10 miliar.

Sedangkan jual bersih dilakukan asing di saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang dilego Rp 70 miliar dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) yang dijual Rp 70 miliar.

Presiden Jokowi mengaku tengah dalam finalisasi kebijakan dari PPKM Mikro Darurat sebagai pilihan atas lonjakan kasus positif Covid-19.

"Inilah upaya yang kita lakukan dan hari ini ada finalisasi kajian untuk kita lihat karena ada lonjakan yang tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai pak Airlangga [Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian] untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat," ungkap Jokowi dalam Munas KADIN Indonesia, Rabu (30/6/2021).

"Nggak tahu ini keputusannya apakah seminggu, dua minggu karena petanya sudah diketahui semua khusus hanya di pulau Jawa dan Bali," jelasnya.

Kebijakan pengendalian Covid, kata Jokowi harus memperhatikan kondisi masing-masing provinsi hingga kabupaten. Sebab pendekatannya akan berbeda.

"Kondisi-kondisi seperti ini harus kita sampaikan apa adanya. Misalnya di Jakarta Barat. RT RW kelurahan yang terkena Covid, bisa dilihat sudah seperti itu. Artinya sudah merata, sehingga harus ada keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini," papar Jokowi.

TIM RISET CNBC INDONESIA