Jagat Kripto Geger, Binance Diduga Cuci Uang & Gelapkan Pajak

Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia

14 May 2021 07:43

Gambar Cover, Uang Kripto — Foto: Arie Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Binance Holdings Ltd, exchanger aset kripto terbesar dunia, sedang menghadapi kasus hukum yang sedang diselidiki Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) dan Internal Revenue Service. Pemeriksaan terkait dengan aktivitas pencucian uang dan pelanggaran pajak.

Binance merupakan perusahaan penukaran mata uang kripto terbesar di dunia ini dipimpin oleh Changpeng Zhao, seorang eksekutif teknologi. Zhao mengatakan, perusahaan seperti Binance banyak yang berhasil berjalan meski di luar pengawasan Pemerintah.

Namun sebuah laporan menyebutkan, sebagai bagian dari penyelidikan, pejabat yang menyelidiki pencucian uang dan pelanggaran pajak telah mencari informasi dari individu yang mengetahu tentang bisnis Binance.

Sebuah perusahan forensik yakni Chainalysis Inc menemukan bahwa pada tahun lalu, transaksi yang dilakukan di Binance lebih banyak terkait dengan aktivitas kriminal dibandingkan dengan pertukaran uang kripto.

"Kami menjalankan kewajiban hukum kami dengan sangat serius dan terlibat dengan regulator dan penegak hukum secara kolaboratif," ujar juru bicara Binance Jessica Jung yang dikutip dari Reuters yang mengutip pemberitaan Bloomberg, Kamis (13/5/2021).

Baca:

Binance Ilegal, Ini 13 Marketplace Uang Kripto Legal di RI

Selain itu, ia juga mengatakan perusahaannya tidak akan memberikan komentar apapun terhadap pernyataan dari berbagai pihak.

"Kami telah bekerja keras untuk membangun program kepatuhan yang kuat yang menggabungkan prinsip dan alat anti pencucian uang yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mendeteksi dan menangani aktivitas yang mencurigakan," kata dia.

Sebelumnya, pejabat AS menyatakan keprihatinan nya bahwa cryptocurrency digunakan untuk menyembunyikan transaksi ilegal, termasuk pencurian dan transaksi narkoba, serta penghindaran pajak.

Keadaan ini dikhawatirkan akan menjadi penghalang bagi industri utama di AS. Apalagi saat Wall Street semakin merangkul Bitcoin dan kripto lainnya di tengah hiruk-pikuk investasi global.

Sementara itu juru bicara Departemen Kehakiman dan Internal Revenue Service masih menolak untuk berkomentar terkait hal tersebut.