Modal Rp 75 T, Ini Bocoran Struktur Lengkap Dana Abadi Jokowi

Market - Houtmand P Saragih, CNBC Indonesia
09 November 2020 10:05
Keterangan Pers Presiden RI, Jokowi Istana Merdeka, 31 Oktober 2020. (Youtube/Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tampaknya gerak cepat dalam mengimplementasikan Omnibus Law Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam laman website https://uu-ciptakerja.go.id, sudah masuk beberapa draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan UU Ciptaker.

Salah satunya RPP tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang populer dengan sebutan pengelola dana abadi pemerintah (Sovereign Wealth Fund/SWF).


Dalam RPP ini, LPI didefinisikan sebagai pengelolaan aset berupa uang atau barang milik atau untuk kepentingan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, manfaat ekonomi, dan manfaat lainnya.

Ada dua sumber modal pembentukan LPI, pertama dari penyertaan modal negara, berupa dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, dan saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas

Sumber modal kedua LPI adalah sumber lainnya.

Dalam RPP ini sumber modal juga ditetapkan sebesar Rp 75 triliun. Rinciannya, penyetoran modal awal LPI berupa dana tunai paling sedikit sebesar Rp 15.000.000.000.000,00 dan pemenuhan modal LPI setelah penyetoran modal Rp 15 triliun dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2021.

Pembentukan LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Disebutkan bahwa nantinya LPI akan berfungsi mengelola investasi, di mana LPI bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Investasi.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas mengelola investasi, LPI punya kewenangan:

  1. melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
  2. menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
  3. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (trust fund);
  4. menentukan calon mitra investasi;
  5. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
  6. menatausahakan aset.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut LPI dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada mitra investasi, Manajer Investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.


[Gambas:Video CNBC]

(hps/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading