5 Oktober 2020, Restrukturisasi Kredit Bank Capai Rp 914,7 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga 5 Oktober 2020 jumlah restrukturisasi kredit di perbankan Indonesia mencapai Rp 914,65 triliun. Jumlah kredit tersebut berasal dari 7,53 juta debitur.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan nilai tersebut terdiri dari restrukturisasi di sektor UMKM dan non-UMKM.

Di sektor UMKM nilainya mencapai Rp 361,98 triliun dari 5,88 juta debitur. Sedangkan dari non-UMKM jumlah kredit yang direstrukturisasi nilainya mencapai Rp 552,69 triliun dari 1,65 juta debitur.

"Sementara untuk restrukturisasi pembiayaan dari perusahaan pembiayaan hingga 27 Oktober sudah mencapai Rp 177,66 triliun dari 4,79 juta kontrak," kata Wimboh, dalam dalam paparannya secara virtual di Jakarta, Senin (2/11/2020).

Baca: Perhatian! OJK Minta Bank Cekak, Tambah Modal atau Merger

Sedangkan restrukturisasi pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro dan Bank Wakaf Mikro hingga 31 Agustus masing-masing mencapai Rp 26,44 miliar untuk 32 LKM dan Rp 4,52 miliar untuk 13 BWM.

Wimboh mengatakan, kebijakan restrukturisasi dalam Peraturan OJK nomor 11 tahun 2020 telah diperpanjang penerapannya hingga Maret 2022 mendatang untuk mendukung perusahaan-perusahaan kembali memulai bisnisnya setelah pandemi.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang diberikan OJK agar bank selalu memperhatikan kondisi debiturnya ini. Jika debitur dinilai sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan bisnisnya, maka bank diminta untuk segera membentuk pencadangan dari kredit tersebut.

Hingga akhir September lalu, OJK mencatat jumlah kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan berada pada angka 3,15%. Turun dari posisi Agustus yang ada di 3,22%.

Baca: Bos OJK: Perbankan RI Aman, Kredit Macet Tak Bakal Tembus 5%

"Kalau lihat risiko kredit perbankan tiga bulan terakhir masih manageable, datanya seperti itu, diharapkan Oktober tidak jauh dari 3%," kata Heru Kristiana, Dewan Komisioner Pengawas Perbankan OJK, pada kesempatan yang sama.

"Prinsip kedua kita ingin perpanjangan kedua ini kita masukkan ada tata kelola dalam POJK perpanjangan ini, bank diminta lakukan asesmen, kalau nasabah sudah tak bisa "tertolong" ya bentuk CKPN jadi ketika ini selesai bank sudah siap," jelasnya.

(wed/wed)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kumpulkan Pimpinan Bank-bank Kakap, Ini Komitmen Bos OJK