IMF-World Bank Minta G-20 Tunda Tagih Utang ke Negara Miskin
Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia
13 October 2020 18:50
Pada bulan April lalu, Bank Dunia dan para menteri keuangan negara-negara G20 meluncurkan program Debt Service Suspension Initiative (DSSI). Program tersebut ditujukan untuk menunda G20 melakukan penagihan utang bagi negara-negara kategori miskin hingga akhir tahun ini, agar negara-negara tersebut bisa fokus menanggulangi pandemi Covid-19.
IMF dan World Bank memberikan dukungan implementasi DSSI dengan memonitor belanja negara-negara miskin, memastikan transparansi publik, serta memastikan penarikan utang yang prudent.
Berdasarkan data yang dirilis World Bank pada 6 Oktober lalu, dengan estimasi benefit yang didapat dari program DSSI pada periode Mei-Desember 2020 sebesar US$ 11,55 miliar. Artinya, total nilai utang yang ditunda penagihannya ke negara-negara miskin sebesar itu.
Program DSSI sendiri akan berakhir pada Desember 2020 nanti, IMF dan World Bank mendorong G20 untuk memperpanjang program tersebut selama 6 bulan.
Presiden World Bank, David Malpass, kemarin mengatakan kreditor di G20 masih belum mencapai kesepakatan untuk memperpanjang DSSI. Beberapa negara dikatakan enggan untuk memperpanjang hingga satu tahun ke depan, dan kemungkinan akan ada kesepakatan perpanjangan selama 6 bulan.
"Saya pikir akan ada kompromi perpanjangan selama 6 bulan, yang dapat diperpanjang lagi tergantung dari keberlanjutan utang," kata Malpass sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (13/10/2020).
Menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 akan mengadakan pertemuan secara virtual pada hari Rabun nanti, dan diperkirakan akan ada kesepakatan perpanjangan 6 bulan.
Menurut Malpass dari estimasi benefit US$ 11,55 miliar pada periode Mei sampai Desember 2020, sudah terealisasi sebesar US$ 5 miliar, yang digunakan negara-negara miskin untuk menanggulangi Covid-19.
Data terbaru yang dipublikasikan World Bank Senin kemarin menunjukkan utang bilateral negara-negara miskin ke G20 mencapai US$ 178 miliar di tahun 2019, sebelum pandemi Covid-1i9 melanda. China menjadi kredtor terbesar dengan total 63% dari nilai kredit tersebut.
Malpass dan Georgieva mengatakan diperlukan penundaan pembayaran utang yang lebih besar bagi negara-negara miskin dan menengah, termasuk pengurangan pokok, guna menghindari "lost decade" atau stagnansi pertumbuhan ekonomi yang panjang akibat Covid-19.
(pap/pap)[Gambas:Video CNBC]
Pages
Most Popular