Ultimatum Luhut: Jangan Mainkan Harga Jual Remdesivir Cs!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) memperingatkan kepada produsen obat Covid 19 dalam negeri agar tidak memainkan harga jual di pasaran.

"PT Kalbe Farma Tbk [KLBF], Bio Farma, PT Indofarma Tbk [INDF] dan perusahaan farmasi lainnya saya minta jangan buat harga yang terlalu tinggi, sesuai kewajaran saja karena ini masalah kemanusiaan dan tolong perhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit saat ini," tegas Luhut dalam siaran pers yang diterima CNBC Indoensia, Senin (5/10/2020).

Pemerintah, menurut Luhut, telah memiliki kumpulan data mengenai harga obat berbasis Free on Board (harga barang di tempat asal) dari negara-negara eksportir seperti India, Tiongkok dan Jerman.

"Database ini akan digunakan untuk mengevaluasi kewajaran harga obat-obatan Covid19 yang ada di pasar, dan saya minta pak Terawan [Terawan Agus Putranto, Menkes] untuk mengawasi secara ketat hal ini," katanya.

Baca: Remdesivir & Deretan Obat yang Dipakai Trump Lawan Corona

Kebijakan ini sangat perlu dilakukan khususnya untuk obat-obat yang bahan bakunya masih diimpor dari luar negeri atau obat yang masih belum mampu diproduksi dalam negeri.

"Saya titip agar pak Terawan dan Prof. Kadir (Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan) cek lagi harga di pasaran dan obat mana yang bisa segera diproduksi dalam negeri," pesan Menko Luhut serius.

Luhut juga meminta agar Kemenkes memastikan ketersediaan obat-obatan Covid19 paling tidak hingga akhir tahun ini. Luhut mengatakan menemukan beberapa rumah sakit yang mengalami kesulitan untuk memperoleh Favipiravir, Remdesivir dan Actemra.

"Saya ingin agar kelangkaan ini bisa segera diselesaikan. Saya akan cek secara regular terkait hal ini, pokoknya jangan sampai ada orang mati karena tidak memperoleh obat tepat waktu," ujar dia.

Baca: Cuan! 4 Saham Farmasi Diangkat Oleh Remdesivir Cs

Selain itu, Luhut juga minta Kementerian BUMN turut memastikan ketersediaan obat untuk pasien covid-19 ini.

Dia juga menegaskan, agar tidak terjadi pemesanan ganda, Luhut pun meminta agar Kementerian BUMN melakukan sinkronisasi kebijakan pemesanan obat antara pemerintah pusat dan daerah.

"Saya melihat Kemenkes sudah mengalokasikan anggaran untuk ini, namun pemerintah daerah melalui APBD juga menganggarkan. Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi anggaran antara pusat dan daerah dalam pengadaan obat ini," tukasnya.

Baca: Juragan Pintu Masuk Garam Impor Kini Ada di Kemenperin

(hps/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kabar Gembira! Mulai Oktober Kalbe Farma Pasarkan Remdesivir