RUU Ciptaker Mau Disahkan DPR, Investor Masih 'Wait and See'
Foto: Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) demo di depan Gedung DPR RI. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pelaku pasar merespons positif Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law) yang siap dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang.
Seperti diketahui, urgensi perlunya RUU Cipta Kerja adalah mengingat selama ini proses perizinan berusaha, administrasi dan birokrasi rumit dan lama. Persyaratan investasi yang memberatkan sehingga menghambat investasi dan lapangan kerja.
Head of Research PT Samuel Sekuritas Indonesia, Suria Dharma berpendapat, Omnibus Law diharapkan menjadi katalis positif bagi iklim investasi di Indonesia kendati saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19.
"[Omnibus Law] cukup memberikan harapan, walau kalau dilihat maksimum pesangon masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara pesaing," katanya saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (5/10/2020).
Suria melanjutkan, memang di saat pandemi seperti ini, investor masih akan cenderung wait and see dalam berinvestasi, namun adanya perbaikan dari sisi regulasi diharapkan bisa memberikan katalis positif.
"Tentu saja pandemi masih menjadi pertimbangan besar. Mudah-mudahan dengan kemungkinan adanya vaksin mulai Desember dapat memberikan sentimen positif kepada pasar," katanya lagi.
Sementara itu, Kepala Riset PT Kresna Sekuritas Robertus Yanuar Hardy berpendapat, eksekusi RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan penanganan pandemi menjadi satu rangkaian yang akan membawa perbaikan ekonomi.
Di satu sisi, usaha penanganan pandemi di Indonesia sepertinya akan bertumpu pada perluasan distribusi vaksin, yang apabila dapat dimulai sesuai rencana Pemerintah Pada November-Januari, maka akan langsung dapat diikuti oleh akselerasi aktivitas industri.
"Ini yang diharapkan dapat mengembalikan arus investasi asing langsung yang akan lebih dimudahkan dengan berlakunya UU Cipta Kerja," katanya.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, dampak dari Omnibus Law diperkirakan tidak akan signifikan dalam meningkatkan daya saing dan investasi.
Masalahnya, lanjut Bhima, selama pandemi belum ditangani secara optimal maka minat investasi di Indonesia juga rendah. Investor akan melihat perkembangan permintaan domestik dulu, baru memutuskan untuk bangun pabrik.
"Jadi pemerintah harusnya fokus ke pandemi, daya beli baru ada minat investasi yang positif. Jangan dibalik-balik," tutur Bhima kepada CNBC Indonesia.
Sebelumnya, Executive Director, Head of Indonesia Research and Strategy JPMorgan Sekuritas Indonesia Henry Wibowo, menilai Omnibus Law memang menjadi perhatian investor.
Ada tiga hal yang disasar dalam Omnibus yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Adapun RUU Omnibus Law khusus Cipta Kerja tengah dikejar untuk diketok pada Oktober ini oleh DPR RI.
"Kami melihat market sedang menunggu Omnibus Law. Kalau diketok [DPR], maka akan menjadi one of the biggest policy ever sejak 1998," katanya, dikutip Kamis (1/10/2020).
Dia menilai jika RUU tersebut diketok palu oleh parlemen di Senayan menjadi UU baru dan isinya sesuai dengan ekspektasi pasar, artinya diterima oleh pasar dan pelaku usaha, kondisi pasar keuangan dan pasar modal diprediksi akan bagus.
Sebaliknya, jika kontennya tak sesuai ekspektasi, ada kemungkinan pasar akan 'goyang'.
"Market akan cermati kontennya apa, kalau diketok jadi law, kalau konten ga bagus maka market sideways, ga gerak, tapi diketok dan kontennya bagus saya rasa akan menjadi katalis positif bagi market. IHSG bisa ke level 5.000-6.000 dalam 6-12 bulan ke depan jika Omnibus Law positif," katanya.
[Gambas:Video CNBC]
Pengusaha: Omnibus Law Baik Untuk Merapikan Aturan Ijin Usaha
(tas/tas)
