Yang 'Merampok' Siapa, kok Negara Suntik Jiwasraya Rp 20 T?

Market - Lidya Julita Sembiring & Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
21 September 2020 09:35
Tambahan lima mobil mewah yang diduga merupakan barang sitaan dari kasus megaskandal dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terparkir di Kejaksaan Agung Kamis (16/1/2020). Mayoritas atau empat dari lima mobil tersebut berwarna hitam. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Reaksi soal PMN pun bermunculan. Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menolak keras rencana pemerintah menyuntikkan uang negara bagi penyelamatan Jiwasraya lewat Bahana sebesar Rp 20 triliun dari duit PMN.

"Skandal Jiwasraya ini jelas 'perampokan', atau skandal korupsi secara terstruktur dan sistematis. Jadi tidak selayaknya untuk di-bailout menggunakan uang negara, uang rakyat," katanya dalam keterangan resmi, diterima CNBC Indonesia, Kamis (17/9/2020).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menegaskan, yang seharusnya dilakukan adalah upaya memburu aset-aset yang 'dirampok' dan dikorupsi, serta dikembalikan untuk membayar klaim nasabah.


"Penegak hukum dan Pemerintah dengan berbagai perangkatnya sangat bisa untuk melakukan itu, jika sungguh-sungguh. Jadi tidak harus gunakan uang negara, uang rakyat. Uang rakyat sebaiknya fokus untuk pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19", tegas anggota DPR dari Dapil Jabar III ini.

Menurut Ecky, Asuransi Jiwasraya telah menjadi skandal jauh sejak sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Ecky Awal Mucharam/Dok.PKSFoto: Ecky Awal Mucharam/Dok.PKS
Ecky Awal Mucharam/Dok.PKS

Sekarang, skandal itu malah menjadi beban berat pada anggaran negara di tengah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum optimal.

"Jiwasraya hanya satu dari sekian BUMN yang bermasalah akibat mismanagement dalam mengelola perusahaan yang di dalamnya terdapat unsur moral hazard. Pemerintah seharusnya berkonsentrasi dalam melakukan pembenahan secara komprehensif dan tidak segan memburu para pelaku skandal, bukan malah dengan mudahnya menggunakan resources negara yang ada untuk menambal likuiditasnya," tegasnya.

Dalam beberapa waktu terakhir menurutnya, selain Jiwasraya, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dan PT Asabri (Persero), serta beberapa asuransi dan manajer investasi lainnya juga sedang menghadapi skandal investasi yang bermasalah sehingga berdampak pada masalah likuiditas.

"Berbagai kondisi ini secara umum menunjukkan adanya potensi moral hazard yang terskenario dalam sektor asuransi dan manajer investasi di pasar modal."

"BUMN yang masuk dalam 'permainan kotor' investasi yang kemudian terjerembab dalam masalah likuiditas, tidak layak diberikan bantuan oleh negara. Anggaran negara diperoleh dari uang keringat rakyat dan menjadi tidak adil jika harus digunakan untuk menanggung biaya perusahaan yang telah 'dirampok' oleh sekelompok orang," katanya.

Sebab itu, legislator PKS ini juga menekankan bahwa di tengah sulitnya perekonomian, di mana pemerintah mencari sumber-sumber pendanaan dengan menerbitkan utang baru yang tidak murah, tidak tepat jika harus menanggung beban BUMN yang sakit akibat adanya fraud, 'perampokan' dan korupsi.

"Sebaiknya kejar dan buru aset-aset yang telah 'dirampok'. Gunakan seluruh kekuatan yang ada. Kembalikan seluruh aset yang telah dijarah. Jangan gunakan uang negara. Jangan gunakan uang dari keringat rakyat untuk menambal atau mensubsidi berbagai 'perampokan' itu", pungkasnya.

Nasib Aset Terdakwa Jiwasraya?
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading