Program Ekonomi Joe Biden & Demokrat, Ngefek ke Pasar?

Jakarta, CNBC Indonesia - Joseph Robinette Biden Jr. resmi menjadi calon Presiden Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Partai Demokrat. Joe Biden yang merupakan mantan Wakil Presiden periode 2009-2017 itu akan menantang petahana dari Partai Republik, Donald Trump.

Secara historis, Partai Demokrat menganut kebijakan ekonomi yang menguntungkan bagi keluarga yang berpenghasilan rendah dan menengah.

Melansir The Balance, Partai Demokrat berpandangan mengurangi ketimpangan pendapatan merupakan jalan terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena keluarga berpenghasilan rendah akan menggunakan tambahan pendapatan untuk belanja makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Kebijakan tersebut dikatakan akan mendorong konsumsi lebih besar ketimbang kebijakan yang menguntungkan para pebisnis.

Konsumsi merupakan tulang punggung perekonomian AS, dengan kontribusi sekitar 70% dari produk domestik bruto (PDB)

Partai Demokrat juga penganut pajak progresif, artinya pajak akan lebih tinggi untuk investasi, perusahaan besar, dan keluarga dengan penghasilan tinggi.

Sehingga, seandainya Biden memenangi pemilu Presiden yang akan dilakukan pada 3 November 2020 mendatang, ada kemungkinan pajak di AS akan dinaikkan.

Kebijakan tersebut tentunya berlawan dengan kebijakan pemangkasan pajak yang diterapkan Presiden Trump dengan Partai Republik pada 2017 lalu.

Pemangkasan pajak tersebut menjadi reformasi pajak terbesar dalam 30 tahun terakhir.

Dari segi regulasi, Demokrat dianggap kurang bersahabat dengan dunia usaha, dan lebih melindungi konsumen. Sementara Partai Republik cenderung lebih bersahabat ke dunia bisnis.

Dari sisi perdagangan, Demokrat secara tradisional mengusung fair trade ketimbang proteksionisme seperti yang diterapkan Presiden Trump saat ini.

Kebijakan proteksionisme ala Trump telah memicu perang dagang antara AS dengan China sejak pertengahan 2018.

Perundingan dagang kedua negara berlangsung alot sebelum tercapai kesepakatan dagang fase I pada Januari lalu. Salah satu alasannya China dikatakan ingin menunggu hasil Pilpres di tahun ini, apakah Trump akan lanjut 2 periode atau malah tumbang.

Hal itu tentunya terkait dengan kebijakan fair trade oleh Partai Demokrat.

Lantas bagaimana dampaknya ke pasar saham?

Meski kebijakan Partai Demokrat cenderung kurang pro dunia usaha, tetapi nyatanya kinerja bursa saham justru kinclong ketika partai bersimbol keledai ini berkuasa.

Foto: Bloomberg bloomberg

Melansir Forbes pada 2016 lalu, sebelum kepemimpinan Presiden Trump, sejak tahun 1929, total return yang dihasilkan indeks S&P 500 selama kepemimpinan presiden dari Partai Demokrat jauh lebih besar ketimbang saat dipimpin oleh presiden dari Partai Republik.

Namun, masih menurut Forbes, akan salah jika menyimpulkan total return yang dihasilkan bursa saham lebih besar karena Negeri Adikuasa dipimpin oleh Partai Demokrat.

Forbes mengutip salah karya ilmiah yang menunjukkan secara statistik tidak ada bukti presiden dari suatu partai memberikan dampak yang signifikan ke return bursa saham.

Banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan saham, seperti valuasi, laba perusahaan, siklus bisnis, kebijakan moneter, dan lain-lain. Sehingga kepemimpinan presiden dari suatu partai tidak bisa dijadikan acuan utama.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Biden Sebut AS Masuk Era Kegelapan di Bawah Trump, Apa Benar?