Cerita Bukopin Akhirnya Rights Issue Rp 180/saham

tahir saleh, CNBC Indonesia

02 July 2020 07:42

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) akan mendapatkan dana segar sebesar Rp 838,8 miliar dari Penawaran Umum Terbatas kelima (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue. Aksi korporasi ini merupakan tahapan dari proses penambahan modal Bank Bukopin.

Jumlah saham yang akan diterbitkan terdiri dari saham kelas B sebesar 4,66 miliar atau 40% dari jumlah saham beredar saat ini.

Dengan rasio tersebut, maka setiap 5 saham lama akan mendapatkan 2 HMETD, kemudian 1 HMETD berhak untuk mendapatkan 1 saham jika dilaksanakan pada periode pelaksanaan HMETD, dengan harga pelaksanaan Rp 180 per saham.

Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin (1/7/2020), harga saham BBKP naik 0,54% di level Rp 186/saham dengan catatan beli bersih asing Rp 385 juta. Sebulan terakhir saham BBKP naik 17,72%.

Sebelumnya BBKP sudah pernah melakukan rights issue pada 2018 silam di harga Rp 570/saham. Harga rights issue Rp 180/saham tersebut juga di bawah harga rata-rata harian saham BBKP pada perdagangan hariannya di level Rp 188/saham.

Baca:

Beli Bank Bukopin, Kookmin Dapat Diskon Triliunan

Harga saham BBKP sudah melesat 24,16% dalam sebulan terakhir sejak rencana rights issue ramai di pasar dengan spekulasi harga pelaksanaan di level Rp 188/saham. Bahkan dalam 3 bulan terakhir, saham BBKP ini terbang 104% kendati secara tahun berjalan saham BBKP minus 16,96%.

Harga rights issue BBKP kali ini mencerminkan price to book value (PBV) 0,24 kali. PBV atau rasio harga terhadap nilai buku adalah rasio valuasi investasi yang digunakan untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya.

Perhitungannya harga Rp 180 dibagi dengan book value (jumlah ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar, Rp 8,59 triliun: 11.651.908.748 saham beredar yakni Rp 737/saham), hasilnya 0,24 kali.

Mengacu data pemegang saham 31 Mei 2020, pemegang saham Bukopin yakni Bosowa Corporation (induk dari PT Bosowa Corporindo) memiliki saham 23,39% (2.725.986.130), Kookmin Bank Co Ltd 21,99% (2.563.000.000), dan Pemerintah RI 8,92% (1.038.968.631). Adapun saham publik per 31 Maret 2020 tercatat sebesar 40,46%.

Kedua pemegang saham utama Bukopin yakni Bosowa dan KB Kookmin Bank menyatakan kesiapan untuk melaksanakan HMETD pada PUT V.

KB Kookmin Bank, sesuai dengan rencananya untuk menjadi pemegang saham pengendali, bahkan menyatakan kesiapan menjadi Pembeli Siaga untuk menyerap seluruh HMETD yang tidak dieksekusi pemegang saham lainnya.

Apalagi Kookmin Bank yang pada 11 Juni lalu telah menggelontorkan dana US$ 200 juta atau setara Rp 2,8 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$) ke Bank Bukopin, juga merampungkan proses due diligence (uji tuntas) tambahan dan dalam tahap finalisasi proses sesuai ketentuan di Korea.

Dengan pelaksanaan PUT V dimana Kookmin kembali menjadi Pembeli Siaga, diperkirakan Kookmin dapat menjadi pemegang saham terbesar sampai dengan 37,6% apabila pemegang saham publik tidak mengeksekusi hak mereka.

Sejumlah pelaku pasar menyebutkan harga rights issue ini di bawah harga pasar. Apalagi pada Maret, sejumlah pelaku pasar juga membisikkan harga rights issue Bukopin di level Rp 250-350/saham atau mencerminkan PBV 0,33-0,47 kali.

Dengan kisaran harga tersebut, maka Bukopin digadang-gadang berpeluang meraih tambahan modal sekitar Rp 1,16-1,63 triliun. Namun faktanya harga rights issue lebih rendah.

Beberapa pelaku pasar juga menghembuskan informasi bahwa level harga tersebut sudah disesuaikan dengan kemampuan Grup Bosowa untuk menyerap saham baru Bukopin, apalagi Bukopin pada Maret 2020 Bosowa juga telah menempatkan dana pada rekening penampungan atau escrow account HMETD PUT V di Bukopin Rp 193 miliar.

"Investor banyak yang mengharapkan Kookmin menjadi mayoritas di Bukopin mengingat kemampuan modalnya sebagai bank terbesar di Korea," kata salah satu pelaku pasar.

"Sebenarnya kalau pemegang saham eksisting lain tidak ngotot, harga rights issue harusnya di Rp 320 dan Kookmin porsinya bisa jadi 51%," katanya memprediksi.

Foto: Erwin Aksa/Detikcom
Erwin Aksa/Detikcom

Bosowa Buka Suara

Namun kabar pasar ini ditampik Erwin Aksa, Presiden Komisaris Bosowa Corporation. "Ah yang ingin [harga Rp 180] siapa itu harus diperjelas," tegasnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (1/7/2020). "Gosip apa ngak ada gosip [gosip pasar soal Bosowa," katanya.

"Siapa punya keinginan? Bosowa pernah ada surat ngak [soal keinginan harga dan lainnya], tentu kepercayaan publik itu nomor satu," kata Ketua Umum BPP HIPMI periode 2008-2011 ini.

Erwin menegaskan Bosowa yang memiliki 23% saham Bank Bukopin menyatakan akan menyerap saham baru Bank Bukopin tersebut sesuai dengan porsi saham yang dimiliki.

"Bosowa menyerap sesuai hak Bosowa [dalam rights issue]. [Porsi saham kami] 2.725.986.130 lembar saham setara 23,4%," tegas Erwin.

Pihaknya sudah menempatkan dana di BBKP senilai Rp 193 miliar untuk keperluan rights issue Bukopin sejak Maret 2020.

"Kalau saya subscribe [tambah serap lagi saham baru] bisa naik [porsi saham]," katanya.

Baca:

Baru Saja Untung, Garuda Merugi Lagi di Q1-2020 karena Covid

Head of Research PT Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma menilai harga rights issue Rp 180/saham dengan dana Rp 838,8 miliar tersebut memang di bawah target sebelumnya yakni antara Rp 1,5-1,7 triliun.

"Kurang besar, karena target sebenarnya antara Rp 1,5-1,7 triliun. Kami melihat Bosowa tetap ingin memiliki 23%, sementara dana yang mereka siapkan Rp 193 miliar, itu kira-kira 23% dari total nilai dana rights issue Rp 839 miliar, sedangkan Kookmin maksimal hanya akan menjadi 37.6%," kata Suria kepada CNBC Indonesia.

Padahal, tegasnya, kalau harga rights issue bisa di atas harga pelaksanaan Rp 180/saham, maka kemungkinan investor publik yang minoritas juga ada kemungkinan banyak yang mengeksekusi haknya dalam HMETD tersebut.

"Banyak yang akan serap [investor publik]. Kan kalau harga di atas Rp 180, berarti mereka [investor] bisa eksekusi rights dan jual di market. Ada selisih harga," jelasnya. "Tapi sekarang [dengan harga yang sudah ditetapkan], beda ceritanya."

Analis PT Phillip Sekuritas Indonesia, Anugerah Zamzami Nasr, sebelumnya memprediksi harga pelaksanaan rights issue BBKP tak bisa disamakan dengan nilai PBV PT Bank Permata Tbk (BNLI) yang diakuisisi Bangkok Bank.

Pekan lalu, Anugerah memproyeksi bahwa berdasarkan kualitas buku dan kualitas modal maka harga rights issue BBKP diperkirakan akan sekitar 0,4-0,6 kali.

"Jika Kookmin ingin menebus di harga premium, 1 kali PBV, tampaknya tidak, dilihat dari kualitas buku dan aset Bukopin," katanya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV (15/6/2020).

Anugerah bahkan sempat memproyeksikan level resistance (batas atas) saham BBKP di level 220/saham setelah tembus terlebih dahulu di Rp 208/saham.

Saham bank yang didirikan pada 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin) ini pernah mencapai level tertinggi tahun ini yakni pada Rp 260/saham pada 8 Januari 2020. Setahun terakhir, harga tertinggi BBKP sempat di level Rp 320/saham pada 9 Juli 2019. Sementara harga terendah yakni 84/saham terjadi pada 24 Maret 2020.

Terkait dengan diperolehnya pernyataan efektif rights issue dari OJK ini, Rivan Purwantono, Direktur Utama Bank Bukopin, mengapresiasi dukungan pemegang saham dan regulator.

"Kami sangat bersyukur dengan dukungan pemegang saham dan regulator yang mendukung sejak awal proses penambahan modal ini hingga akhirnya memperoleh pernyataan efektif dari OJK hari ini," ujar Rivan yang resmi menjabat sejak RUPS Tahunan 18 Juni lalu, dalam siaran persnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank Bukopin Meliawati menjelaskan posisi terbaru soal penempatan dana pemegang saham. Bosowa telah menyetorkan sisa kekurangan dana sesuai porsi HMETD Bosowa sebesar Rp 3,27 miliar, sehingga total dana Bosowa pada escrow account per 30 Juni adalah sebesar Rp 196,27 miliar.

"Perjanjian penempatan dana pada rekening escrow perseroan dengan Bosowa tertuang dalam perjanjian rekening penampungan dengan nomor PKS 208/DIR-SKPR/III/2020 tertanggal 5 Market 2020, sementara perjanjian dengan KB [Kookmin] sedang dalam prose finalisasi internal KB," katanya dalam keterbukaan informasi di BEI, Rabu (1/7/2020).