Jangan-jangan Ada BUMN Lain yang Bakal Terseret Jiwasraya?
Foto: Ketua BPK Agung Firman Sampurna (Dok. BPK)
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan pihaknya dalam proses audit investigasi terhadap dugaan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). BPK akan memperluas investigasi ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan pelat merah.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan audit investigatif atas kasus Jiwasraya. Proses audit investigatif ini masih terus berjalan.
Audit investigasi yang dilakukan BPK ini adalah kinerja bisnis Jiwasraya pada periode 2008-2018. Dalam proses auditnya, BPK sudah menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) secara ketat.
Adapun lingkup audit berskala luas, dan bertujuan mengungkap konstruksi kasus dan pihak-pihak yang bertanggungjawab secara utuh, mulai dari kelembagaan Jiwasraya-nya sendiri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), otoritas bursa (Bursa Efek Indonesia), Kementerian BUMN, termasuk BUMN yang terkait dengan kasus ini.
"Dampak yang diharapkan dari audit ini adalah perbaikan sistemik yang semakin melindungi nasabah dari risiko kecurangan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam instrumen jasa keuangan dan pasar modal," kata Agung dalam konferensi di Jakarta, Senin (29/6/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menambahkan perluasan itu juga menyangkut BUMN-BUMN yang ikut bertransaksi dengan Jiwasraya.
"Di dalam nya itu ada BUMN juga, yang terkait Jiwasraya. Yang bertransaksi dengan Jiwasraya dan BUMN-BUMN yang terkait Jiwasraya, investasi atau membantu maintain keuangan Jiwasraya," kata Agus Joko Pramono.
Mengacu laporan keuangan 2016 audit, Jiwasraya memang melakukan transaksi dengan sejumlah BUMN, baik transaksi perbankan, utang komisi ke bank, utang reasuransi, utang klaim, penempatan dana dan aset, dan lainnya.
"Jadi kita ingin melihat kondisi besar dan apa pengaruhnya ke perekonomian keseluruhan, dalam hal ini pasar modal. Di akhir ada rekomendasi dan kesimpulan perbaikan sistem pasar modal oleh RI atau RI sebagai negara, sehingga mengembalikan kepercayaan investor intenasional dan dalam negeri," kata Joko.
Dia menjelaskan poin-poin dalam audit investigasi akan memberikan rekomendasi sistemik terhadap kasus Jiwasraya, sehingga arahnya adalah perbaikan pengawasan OJK, perbaikan sistem di bursa efek, dan lainnya.
"Kurang lebih hal-hal seperti itu dan setelah hasil auditnya ada, akan disampaikan ke pihak-pihak terkait, OJK, BUMN, dan lainnya.
Seperti diketahui, Kejagung telah menetapkan enam tersangka kasus mega skandal Jiwasraya. Enam tersangka tersebut, yaitu Benny Tjokrosaputro (Bentjok) yang merupakan Dirut Hanson International, Heru Hidayat (Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk/TRAM), Hary Prasetyo yang merupakan Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018, Hendrisman Rahim yang juga Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018, dan Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya.
Satu lagi yakni Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Pada Jumat pekan lalu (26/6), tambah lagi tersangka yakni 13 perusahaan manajer investasi dan 1 petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pada 20 Maret 2020, BPK merilis perhitungan kerugian negara (PKN) akibat kasus mega skandal Asuransi Jiwasraya.
Hasilnya, jumlah PKN yang dihitung BPK mencapai Rp 16,81 triliun. Jumlah itu terdiri dari investasi saham sebesar Rp 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksa dana Rp 12,16 triliun. Jumlahnya beda tipis dengan proyeksi awal Kejaksaan Agung (Kejagung) Rp 17 triliun.
Dalam rapat konsultasi di gedung BPK, Senin (3/2/2020), anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa informasinya BPK sudah mengantongi nama-nama baru yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya.
Disinyalir nama-nama baru itu akan muncul dan semakin melebar karena ada dugaan terlibatnya perusahaan pelat merah atau BUMN lain dalam kasus ini.
"BPK tau semuanya. Mulai dari awal sampai akhir ujung permainannya dimana. Termasuk BUMN yang terlibat, korporasi yang terlibat, transaksi apa, instrumen keuangan apa aja yang terlibat, yang digunakan," kata Misbakhun.
(tas/tas)
