Sri Mulyani 'Titip' Rp 30 T, Bank BUMN Bisa Kucurkan Rp 90 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan perwakilan Rakyat (DPR RI) melakukan rapat kerja bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Rapat ini membahas tentang penempatan uang negara oleh pemerintah pada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himbara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tujuan pemerintah menempatkan dana di bank umum tersebut untuk membantu pemulihan ekonomi melalui pemberian subsidi bunga hingga restrukturisasi kepada masyarakat terutama UMKM yang paling terdampak pandemi Covid-19.

"Kami tempatkan deposito kepada bank umum mitra. Tujuannya bank tersebut harus miliki langkah rencana untuk pulihkan ekonomi yakni penggunaan dana murah tersebut untuk dorong ekonomi sektor riil. Kita harapkan ini bisa segera memulihkan percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya di Gedung DPR RI, Senin (29/6/2020).

Ia pun telah meminta kepada semua bank Himbara tersebut yakni BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN agar bisa menyalurkan tiga kali lipat dari dana yang ditempatkan pemerintah. Dengan demikian, maka saat pemerintah menyalurkan Rp 30 triliun maka perbankan tersebut harus menyalurkan kredit sebesar Rp 90 triliun.

"Kita terus melakukan karena kita harapkan untuk setiap satu rupiah yang ditempatkan, bisa salurkan 3 kali lipat atau 3 rupiah," jelasnya.

Lanjutnya, jangka waktu penempatan dana sebesar Rp 30 triliun tersebut dilakukan selama 3 bulan dan akan diperpanjang jika penyalurannya memberikan dampak bagi pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penempatan dana ini dievaluasi setiap 3 bulan.

"Kita terus monitoring per bulan ke masing-masing bank bagaimana penggunaan dana tersebut. Sehingga mekanismenya adalah revolving dengan penempatan dana 3 bulan direvolve untuk nanti 6 bulan dan seterusnya," tambah Sri Mulyani.

Secara rinci, Banl Mandiri mendapatkan alokasi dana sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan untuk kredit produktif padat karya ketahanan pangan dan juga mendukung sistem logistik nasional. Lalu, BRI memperoleh dana senilai Rp 10 triliun juga untuk melakukan restrukturisasi kepada UMKM.

Selanjutnya pada BNI dan BTN masing-masing Rp 5 triliun. BNI akan digunakan untuk ekspansi kredit pada sektor riil baik untuk korporasi maupun UMKM dan BTN untuk penyaluran kredit KPR pada sektor perumahan.

"Ini diharapkan beri dampak ke sektor riil secara lebih nyata," kata dia.

Adapun rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi XI Dito Ganinduto dan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Baca: LPS Bicara Skema Suntikan Modal Jika Bank BUMN Gagal Bayar

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Himbara Mulai Putar Dana Titipan 'Sri Mulyani' Rp 36 T