Chatib Basri: Selamatkan Ekonomi RI, Defisit APBN Bisa 8%
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
13 May 2020 10:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah membatasi aktivitas sosial menimbulkan tekanan terhadap aktivitas ekonomi Indonesia. Ekonom dan Mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, Chatib Basri menilai, pemerintah masih mempunyai ruang fiskal melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 7-8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menangani pandemi di tanah air.
Situasi pandemi ini, diakuinya memang lebih berat dari kondisi krisis moneter 1998 maupun krisis keuangan yang melanda 2008 lalu yang dipicu oleh supbrime mortgage. Karenanya, pemerintah harus mengambil langkah taktis, termasuk dengan menaikkan defisit fiskal untuk menyelamatkan perekonomian.
Chatib merinci, jika sebelumnya pemerintah telah menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap PDB pada tahun 2020 menjadi 5,07%, maka belum akan cukup mengcover kelompok menengah yang juga sangat rentan masuk ke jurang kemiskinan dan sektor usaha yang terdampak.
Kelompok ini ada 115 juta dengan penghasilan rata-rata di bawah Rp 5 juta, maka kelompok ini juga seharusnya mendapat bantuan sosial dari pemerintah karena kebijakan pembatasan sosial. Maka, ruang defisit untuk kelompok ini bisa ditambah 1% dari PDB untuk memberikan bantuan selama 4 bulan.
"Yang paling penting support masyarakat yang memiliki tabungan tipis yang tidak dapat bantuan sosial, ini mudah sekali jatuh kepada kemiskinan," kata Chatib Basri, dalam pemaparan Update Market, Selasa (12/5/2020).
Selanjutnya, kelompok yang juga mendapat bantuan dari pemerintah adalah sektor UMKM sebagai motor penggerak PDB tanah air dengan mengalokasikan dana tambahan 1% dari PDB. Sektor ini tak boleh dibiarkan mengalami kebangkrutan.
"Jadi budjet defisit kalau mau mengatasi situasi ini size diperbesar Bisa 7-8%. Kalau 10 persen agak sulit dari segi financing," katanya.
Jika mengasumsikan PDB Indonesia US$ 1 triliun atau sebesar Rp 15.000 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.000 per US$. Maka, defisit APBN semestinya bisa diperlebar menjadi Rp 1.200 triliun untuk 8% dari PDB.
Strategi pendanaan yang bisa dilakukan adalah dengan realokasi priototas bujet seperti anggaran perjalanan dinas Rp 43 triliun, menunda proyek infrastruktur yang belum menjadi prioritas, mengalokasikan dana pembangunan pendidikan karena tiadanya aktivitas sekolah secara fisik selama pandemi.
Selanjutnya, untuk pendanaan, pemerintah bisa menghimpun pendanaan dari penerbitan surat berharga negara (SBN) maupun global bond seperti yang sudah dilakukan beberapa BUMN. Terakhir, adalah pinjaman bilateral dari Bank Dunia dan ADB.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 bisa mencapai 5,07% dari produk domestik bruto (PDB).
Proyeksi ini yang menjadi dasar pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) agar defisit APBN tidak melebihi batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3% dari PDB.
"Perppu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07%. Karena itu perlu relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3%," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).
(hps/hps) Next Article Chatib: Skenario Terburuk, Ekonomi RI Hanya Tumbuh 0,3%
Situasi pandemi ini, diakuinya memang lebih berat dari kondisi krisis moneter 1998 maupun krisis keuangan yang melanda 2008 lalu yang dipicu oleh supbrime mortgage. Karenanya, pemerintah harus mengambil langkah taktis, termasuk dengan menaikkan defisit fiskal untuk menyelamatkan perekonomian.
Chatib merinci, jika sebelumnya pemerintah telah menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap PDB pada tahun 2020 menjadi 5,07%, maka belum akan cukup mengcover kelompok menengah yang juga sangat rentan masuk ke jurang kemiskinan dan sektor usaha yang terdampak.
Kelompok ini ada 115 juta dengan penghasilan rata-rata di bawah Rp 5 juta, maka kelompok ini juga seharusnya mendapat bantuan sosial dari pemerintah karena kebijakan pembatasan sosial. Maka, ruang defisit untuk kelompok ini bisa ditambah 1% dari PDB untuk memberikan bantuan selama 4 bulan.
"Yang paling penting support masyarakat yang memiliki tabungan tipis yang tidak dapat bantuan sosial, ini mudah sekali jatuh kepada kemiskinan," kata Chatib Basri, dalam pemaparan Update Market, Selasa (12/5/2020).
Selanjutnya, kelompok yang juga mendapat bantuan dari pemerintah adalah sektor UMKM sebagai motor penggerak PDB tanah air dengan mengalokasikan dana tambahan 1% dari PDB. Sektor ini tak boleh dibiarkan mengalami kebangkrutan.
"Jadi budjet defisit kalau mau mengatasi situasi ini size diperbesar Bisa 7-8%. Kalau 10 persen agak sulit dari segi financing," katanya.
Jika mengasumsikan PDB Indonesia US$ 1 triliun atau sebesar Rp 15.000 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.000 per US$. Maka, defisit APBN semestinya bisa diperlebar menjadi Rp 1.200 triliun untuk 8% dari PDB.
Strategi pendanaan yang bisa dilakukan adalah dengan realokasi priototas bujet seperti anggaran perjalanan dinas Rp 43 triliun, menunda proyek infrastruktur yang belum menjadi prioritas, mengalokasikan dana pembangunan pendidikan karena tiadanya aktivitas sekolah secara fisik selama pandemi.
Selanjutnya, untuk pendanaan, pemerintah bisa menghimpun pendanaan dari penerbitan surat berharga negara (SBN) maupun global bond seperti yang sudah dilakukan beberapa BUMN. Terakhir, adalah pinjaman bilateral dari Bank Dunia dan ADB.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 bisa mencapai 5,07% dari produk domestik bruto (PDB).
Proyeksi ini yang menjadi dasar pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) agar defisit APBN tidak melebihi batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3% dari PDB.
"Perppu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07%. Karena itu perlu relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3%," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).
(hps/hps) Next Article Chatib: Skenario Terburuk, Ekonomi RI Hanya Tumbuh 0,3%
Most Popular