Terungkap, Alasan Pemerintah Batalkan Pandemic Bond
08 May 2020 13:26
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) batal melakukan penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka menangani pandemi Covid-19 melalui seri khusus yakni Pandemic Bonds. Hal ini terlihat dari dokumen paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama DPR RI.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman mengatakan, saat ini pemerintah lebih memilih melakukan penerbitan SBN biasa dalam rangka pembiayaan defisit yang membangkan demi penanganan Covid-19.
"Saat ini, untuk bagi yang sudah disepakati above the line, kita tidak terbitkan bond khusus, baik pandemic bond dan bond khusus lainnya," ujar Luky saat melalui teleconference, Jumat (8/5/2020).
Menurutnya, saat ini Bank Indonesia juga sudah bisa masuk pasar perdana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020. Dimana BI akan masuk sebagai the last resort untuk membeli SBN yang diterbitkan pemerintah.
"BI diperbolehkan masuk pasar perdana dalam bentuk last resort. Jadi kita masuk lelang seri biasa bukan khusus pendemic bond dan bond khusus lainnya," jelasnya.
Selain itu, pembiayaan pemulihan ekonomi nasional (PEN) lainnya akan dilakukan dalam skema khusus bersama BI yang disebut dengan Below the line. Dimana nantinya untuk skema ini, yieldnya akan ditentukan sesuai kesepakatan BI dan Pemerintah.
"Sedangkan below the line untuk PEN, sedang dipikirkan, work out, nanti disampaikan," kata Luki.
Sebagai informasi, sisa penerbitan SBN Rp 856,8 triliun yang merupakan pembiayaan defisit anggaran APBN 2020 ini akan dipenuhi melalui beberapa skema yakni lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel, penerbitan obligasi negara lewat private placement, dan penerbitan SBN valas.
Untuk periode kuartal II-2020, rata-rata lelang SBN baik SUN (surat utang negara) maupun SBSN (surat berharga syariah negara) per 2 minggu berkisar antara Rp 35-Rp 45 triliun.
(dob/dob)
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman mengatakan, saat ini pemerintah lebih memilih melakukan penerbitan SBN biasa dalam rangka pembiayaan defisit yang membangkan demi penanganan Covid-19.
"Saat ini, untuk bagi yang sudah disepakati above the line, kita tidak terbitkan bond khusus, baik pandemic bond dan bond khusus lainnya," ujar Luky saat melalui teleconference, Jumat (8/5/2020).
Menurutnya, saat ini Bank Indonesia juga sudah bisa masuk pasar perdana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020. Dimana BI akan masuk sebagai the last resort untuk membeli SBN yang diterbitkan pemerintah.
"BI diperbolehkan masuk pasar perdana dalam bentuk last resort. Jadi kita masuk lelang seri biasa bukan khusus pendemic bond dan bond khusus lainnya," jelasnya.
Selain itu, pembiayaan pemulihan ekonomi nasional (PEN) lainnya akan dilakukan dalam skema khusus bersama BI yang disebut dengan Below the line. Dimana nantinya untuk skema ini, yieldnya akan ditentukan sesuai kesepakatan BI dan Pemerintah.
"Sedangkan below the line untuk PEN, sedang dipikirkan, work out, nanti disampaikan," kata Luki.
Sebagai informasi, sisa penerbitan SBN Rp 856,8 triliun yang merupakan pembiayaan defisit anggaran APBN 2020 ini akan dipenuhi melalui beberapa skema yakni lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel, penerbitan obligasi negara lewat private placement, dan penerbitan SBN valas.
Untuk periode kuartal II-2020, rata-rata lelang SBN baik SUN (surat utang negara) maupun SBSN (surat berharga syariah negara) per 2 minggu berkisar antara Rp 35-Rp 45 triliun.
(dob/dob)
