Soal Mafia Alat Kesehatan, KPPU Mau Panggil Erick Thohir

Exist In Exist, CNBC Indonesia

23 April 2020 15:34

Foto: Menteri BUMN Erick Thohir (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam waktu dekat akan meminta keterangan resmi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan persoalan mafia alat kesehatan (alkes) yang sempat disinggung Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kami akan secara resmi meminta kepada Kementerian BUMN untuk menjelaskan. Mungkin ada informasi di publik, mudah-mudahan kami dapat penjelasan lebih detail tentang mafia yang dimaksud," kata Komisioner sekaligus Juru Bicara KPPU, Guntur Saragih, dalam konferensi pers Kamis (23/4/2020).

Setelah mendapatkan pernyataan resmi, pihaknya akan mulai menyelidiki apakah memang ada pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebelumnya, Erick Thohir sempat menyebut ketergantungan Indonesia dengan bahan baku impor menyebabkan munculnya praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh mafia.

Baca:

Bukan Covid-19, Ini yang Membuat Emiten Farmasi Menjerit

"Kita yang harus peduli antara bangsa kita. Jangan semuanya ujung-ujungnya duit terus. Akhirnya kita terjebak short term policy [kebijakan jangka pendek]. Didominasi oleh mafia-mafia, trader-trader itu. Kita harus lawan dan Pak Jokowi punya keberpihakan itu," kata Erick di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Untuk itu, dia mengharapkan agar seluruh pihak bekerjasama untuk menumpas praktik-praktik kotor tersebut.

Dia menyebutkan, hal ini bermula dari kebutuhan alat kesehatan dan farmasi dalam negeri yang masih bergantung pada pemenuhan dari luar negeri. Jumlahnya pun mencapai 90%, hanya 10% saja bahan baku yang bisa dipenuhi dari dalam negeri.

"Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak, janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga alat kesehatan mesti impor, bahan baku musti impor. Saya minta semua yang hadir di sini punya komitmen secara pribadi, kita harus bongkar hal-hal itu," kata dia.

[Gambas:Video CNBC]