Ratusan Ribu Nasabah 4 Bank BUMN Ajukan Keringan Cicilan

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
08 April 2020 07:56
Ratusan Ribu Nasabah 4 Bank BUMN Ajukan Keringan Cicilan
Foto: Konfrensi Pers Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso terkait Stimulus Ekonomi pada Rabu (01/04) (Youtube Kementerian Keuangan)
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hampir 170 ribu nasabah dari empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan restrukturisasi kredit. OJK juga mengingatkan agar debitur yang punya kemampuan bayar tidak meminta keringanan cicilan.

"Debitur yang punya uang silakan membayar dan insentif bank akan diberikan lancar, ada dua kriteria prospek dan kondisi kreditur yang bisa dihilangkan," kata Ketua Dewan Komosioner OJK, Wimboh Santoso, saat rapat virtual dengan Komisi XI DPR kemarin, Selasa (7/4/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Wimboh memaparkan, ada 134.258 nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang mengajukan restrukturisasi dengan total saldo pokok dari plafon pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian kredit (baki debet) senilai Rp 14,9 triliun.


Lalu ada 6.238 nasabah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang mengajukan restrukturisasi dengan baki debet Rp 6,9 triliun. Lalu 17.481 nasabah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mengajukan restrukturisasi dengan baki debet Rp 2,8 triliun, dan 10.592 nasabah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dengan baki debit Rp 4,1 triliun.

Total nasabah yang mengajukan keringanan kredit ke empat bank tersebut mencapai 168.569 debitur. Total baki debet mencapai Rp 28,7 triliun.

Di hadapan anggota Komisi XI DPR, Wimboh sekali lagi menegaskan nilai kredit debitur yang diprioritaskan untuk direstrukturisasi mencapai Rp 10 miliar. Bahkan ada ada yang di atas Rp 10 miliar.

"Itu harus restrukturisasi, karena untuk membayar pasti berat. Masih ada ruang yang mempunyai tanggungan atau kuat. Ini kita harapkan bisa beri ruang untuk bernafas, terkait permodalannya," kata Wimboh.

[Gambas:Video CNBC]



Wimboh juga melaporkan, dari catatannya banyak pengemudi ojek online yang melakukan pinjaman atau melakukan kredit motor ke non lembaga keuangan (LK).

"Di lapangan kejadiannya macem-macem. Ternyata pengemudi ojek online pinjamnya bukan ke lembaga keuangan, seperti sektor informal atau koperasi. Jadi terkadang ada distorsi di lapangan. Ini nanti akan kita carikan solusinya," kata Wimboh saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/4/2020).

Hal itu disampaikan Wimboh, saat memberikan update mengenai pengajuan debitur guna mendapatkan keringanan pembiayaan selama adanya pandemi covid-19 atau virus corona.

Padahal, lanjut Wimboh, apabila masyarakat melakukan peminjaman atau melakukan kredit di lembaga keuangan, pihaknya bisa dengan mudah untuk mendapatkan keringanan, dan bisa melakukan pembayaran cicilannya secara online, pada tiap perusahaan leasing.

"Ini kami memonitor dengan rutin dan sangat detil di lapangan, supaya masyarakat paham dan kita beri imbauan masyarakat tidak perlu datang, cukup dengan online, dan juga bahwa ini setiap nasabah skemanya bisa berbeda-beda," ujarnya.

Sembari mencari solusi mengenai persoalan yang terjadi di lapangan, Wimboh juga meminta agar penarikan kendaraan oleh debt collector harus dihentikan.

"Jadi kadang ada distorsi di lapangan. Dan nanti akan kita carikan solusinya. Tapi sementara penarikan kendaraan dan debt collector dihindari. Kita tau ada yang meminjamnya bukan ke lembaga keuangan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Riswinandi menyampaikan, di perusahaan pembiayaan mengakui tidak memiliki data spesifik mengenai data pekerjaan dari debiturnya.

"Sehingga perusahaan pembiayaan ketika kami tanya mereka tidak punya datanya. Akhirnya OJK memfasilitasi, kita undang 2 yang terbesar Gojek dan Grab," kata Riswinandi menjelaskan.

"Ini kita pertemukan dan kita minta bantuan untuk mendata para mitranya menyangkut nama, nomor polisi kendaraan, nomor mesin dan nomor rangka. Data ini bisa digunakan perusahaan pembiayaan untuk mencari sebenarnya masing-masing pengemudi ini menjadi nasabahnya atau bukan," jelas Riswinandi.

Hal itu bisa dilakukan karena para asosiasi telah memiliki aplikasi yang telah menghubungkan seluruh perusahaan pembiayaan di dalamnya. Sehingga lewat data-data itu akan diketahui nama peminjamnya.

"Asosiasi juga membantu sosialisasi karena ini bukan data keuangan, datanya sampai hari ini belum masuk, kami terus mengejar setiap hari supaya Gojek dan Grab bisa segera mengirim datanya," tuturnya.

"Gojek itu punya mitra 1,5 juta dan Grab punya 2 juta, jadi ini besar sekali kalau bisa dikoordinir. Tapi mungkin gak semuanya meminjam melalui perusahaan pembiayaan, karena bisa jadi mereka meminjam dari anggota keluarganya," kata Riswinandi melanjutkan.
Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular