Kapan UMKM Naik Kelas? Ini Strategi BRI Demi Sinergi BUMN

Jakarta, CNBC Indonesia - Manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menegaskan butuh sinergi seluruh pihak termasuk pemerintah dan sesama perusahaan BUMN untuk meningkatkan produktivitas demi mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa naik kelas.

Sinergi yang dimaksud di antaranya penguatan kebijakan pendukung UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Hal itu terungkap dalam makalah presentasi yang disampaikan Direktur Utama Bank BRI Sunarso ketika menjadi salah satu pembicara utama dalam forum CNBC Indonesia Economic Outlook 2020 di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca: BRI Umumkan Rencana Bagi Dividen, Simak Jadwal Bayarnya

Sunarso mengatakan, sinergi BUMN dalam hal monitoring dan evaluasi semestinya bisa dilakukan oleh bank-bank BUMN (Himbara) dan kementerian terkait. Bank Himbara terdiri dari Bank BRI, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).

Sinergi lain dalam hal pembiayaan juga bisa dilakukan oleh bank Himbara, bersama dua BUMN lainnya yakni PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Sementara itu, dalam hal pendampingan UMKM, bisa dilakukan lewat RKB [Rumah Kreatif BUMN], universitas/akademisi, lembaga pendamping UMKM lainnya, dan dalam hal asuransi dan penjaminan sinergi bisa dilakukan oleh PT Askrindo, Perum Jamkrindo, dan PT Jasindo," tulis Sunarso.

Baca: Benarkah Dampak Jiwasraya Cuma 'Butiran Debu' di Industri?

Dalam hal mitra offtaker bagi UMKM, bisa dilakukan sinergi dengan BUMN lain seperti PT PTPN X, PT PTPN XI, Perum Perhutani, PT RNI, PT Perinus, dan PT Pupuk Indonesia.

Sementara pemberdayaan UMKM dengan pola cluster bisa dilakukan sinergi sejumlah kementerian terkait yakni Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perdagangan.

Sunaso menjelaskan saat ini Bank BRI tetap fokus kepada segmen mikro kecil menengah (MKM) dengan porsi 78,9%, sedangkan share Non-MKM mencapai 21,1% dari total kredit perseroan.

"Secara umum, dapat dilihat bahwa produktivitas usaha mikro masih belum berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena selalu tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional," tulis Sunarso.

Dia menjelaskan, saat ini kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih rendah yaitu sebesar 15,80% atau sekitar US$ 23 miliar dari total ekspor nonmigas. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam 20% dan Thailand 29,50%.

Sunarso juga menjelaskan ada empat kendala mengapa UMKM di Tanah Air belum bisa naik kelas. Empat masalah itu yakni pertama, entrepreneurship (kapasitas pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis, visi misi). Kedua, administrasi managerial (pengetahuan terkait pengeloaan admintrasi dan kemampuan pengelolaan bisnis).

Ketiga, soal askes (kemudahan mengakses informasi dan akses pasar), dan keempat penerapan GCG (pelaksanaan praktik bisnis yang patuh dengan ketentuan, tata kelola).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir, dalam forum yang sana, memberi target hingga Juni mendatang bagi BRI untuk melakukan sinergi antarperusahaan BUMN demi peningkatan kinerja. Manajemen Bank BRI pun siap untuk penugasan tersebut.

"Kita diarahkan untuk sinergi antara BUMN yang memang selama ini mendapatkan assignment [tugas] yang selama ini memberdayakan UMKM," ujar Sunarno.

Artinya, lanjut dia, sinergi tersebut bisa dilakukan oleh tiga BUMN yaitu BRI, Pegadaian dan PNM.

[Gambas:Video CNBC]

Baca: Erick Sebut BRI akan Jadi Bank Luar Biasa, tapi Ini Syaratnya

(tas/hps) Next Article Bidik Kredit Double Digit, Saham BBRI Sudah Melesat 21%